Alih-alih untuk pengentasan kemiskinan dan beri solusi persoalan mendasar yang dihadapi masyarakat Sulawesi Tengah di tengah kenaikan BBM, anggaran Rp14 miliar dihibahkan ke organisasi KAHMI untuk kepentingan internal: terselenggaranya Munas XI. Lantas, bila berandai-andai hibah itu dibatalkan apakah Munas tetap akan jalan?
Kehebohan terjadi. Usai diketuknya palu pengesahaan APBD Perubahan (APBD-P) tahun 2022 dalam rapat Paripurna DPRD Provinsi Suteng pada Senin (12/9). Gubernur dan DPRD setuju jumlah APBD-P tahun 2022 sebesar Rp698,7 miliar.
Biang keroknya adalah teks yang menyebutkan Rp14 miliar hibah untuk kegiatan Musyawarah Nasional (Munas) XI Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (Munas KAHMI). Munas KAHMI dijadwalkan akan digelar pada 24-28 November 2022 di Kota Palu.
Besaran dana hibah itu pun dianggap tidak masuk akal dan nurani dengan kondisi masyarakat Sulteng. Temuan Tutura.Id, BPS merilis dalam laporan Sulteng dalam Angka 2022, dana perimbangan masih lebih besar dari pada pendapatan asli daerah (PAD).
Artinya, perekonomian Sulteng masih bergantung pada pusat. Bahkan, BPS melaporkan pada Maret 2022, masyarakat Sulteng berada di urutan ke-9 nasional sebagai provinsi termiskin se-Indonesia dengan besaran 12,33 persen.
Jelang peringatan empat tahun Gempa dan Tsunami Pasigala pada 28 September 2022 mendatang, masih ada warga yang belum mendapatkan hunian tetap (Huntap). Demonstrasi warga penyintas bencana bahkan digelar di Gedung DPRD Sulteng hari ini (15/9), mempertanyakan nasib mereka.
Tuai kritik
Di tengah kondisi tersebut, hibah Rp14 miliar ke organisasi masyarakat yang beranggotakan elite alumni Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) itu, pemerintah daerah dinilai tidak peka dan tidak sadar ruang. Tidak sedikit pihak yang melontarkan kritikan.
Salah satunya datang dari akademisi, peneliti sosial, dan kader aktif HMI pada masanya, Arianto Sangaji (59). Saat ditemui Kamis (15/9), Anto, begitu sapaannya, memberikan catatan awal (disclaimer atau panafian) yang menegaskan dirinya tidak mempersalahkan pelaksanaan Munas di Kota Palu.
Menurutnya sebuah kehormatan dan kepercayaan bagi daerah ini dipilih sebagai tempat berkumpulnya para tokoh KAHMI, yang notabene adalah pembesar di negeri ini. Sebut saja Mohammad Mahfud MD, Airlangga Hartarto, Bahlil Lahadalia, Suharso Monoarfa dan banyak menteri yang lainnya. Beberapa nama-nama ini disebut panitia Munas akan hadir di Kota Palu nantinya.
Anto menegaskan dirinya menggarisbawahi angka hibah yang mencapai Rp14 miliar untuk dikritisi dan ditolak. Menurutnya, terlalu besar nilainya untuk sebuah pelaksanaan Munas di daerah.
Kritikan ini mula-mula diutarakanya di dalam grup WhatsApp “Tuaka Sulteng”, yang berisikan Gubernur Sulteng, Rusdi Mastura, anggota DPR RI Dapil Sulteng Anwar Hafid, mantan Wakil Wali Kota Palu Mulhanan Tomoboluttu dan beberapa elit lokal lainnya.
“Poin dari saya (kritik, red) bukan pada Munas-nya, tetapi pada besarnya anggaran dari pemerintah," terang Anto.
Menurutnya, anggaran Rp14 Miliar bukanlah uang sedikit bagi Sulteng. Apalagi diambil dari APBD-P Sulteng. Situasi daerah yang belum sepenuhnya pulih dari bencana, sudah dihadapkan dalam situasi inflasi yang naik--Kota Luwuk Banggai bahkan menghadapi inflasi tertinggi se-Indonesia. Alih-alih digunakan untuk menyikapi persoalan tersebut, malah dialokasikan untuk kepentingan internal kegiatan KAHMI.
Tetap jalan tanpa hibah
Lima tahun lalu, Kota Medan menjadi tuan rumah Munas KAHMI X. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menghibahkan uang sebesar Rp1 milyar. Angka yang begitu jauh dari besaran nilai hibah yang disahkan oleh Gubernur dan DPRD Sulteng, bila dibandingkan dengan daerah terbesar ketiga di Indonesia itu.
Dalam tubuh KAHMI dan HMI ada pula jargon "yakin usaha sampai". Inilah yang juga mendasari keyakinan Anto bahwa Munas XI sejatinya bisa jalan tanpa harus mendapat hibah Rp14 miliar dari kantong uang rakyat.
Di samping pertimbangan bahwa organisasi yang dididirikan oleh Pahlawan Nasional, Lafran Pane ini, memiliki banyak elite di dalamnya. Para politisi dan birokrasi dengan kekayaan dan kekuasaan besar.
Dia menyebutkan di tingkat lokal, KAHMI Sulteng memiliki figur sekelas Ahmad Ali (anggota DPR-RI) dan Mulhanan Tombolotutu (Ketua Majelis Wilayah KAHMI Sulteng, dan mantan wakil wali kota Palu. Panitia bisa mendapatkan sumber operasional kegiatan dengan membuka keran komunikasi kepada mereka.
“Ahmad Ali misalnya, pasti beliau bisa bantu. Atau, coba jalin kerja sama dengan (Perusahaan) IMIP," sarannya.
Anto berpendapat bahwa kegiatan Munas KAHMI tidak mungkin dibatalkan karena sudah lama ditentukan. Dia yakin panitia sudah lama dibentuk dan telah memikirkan jauh hari tentang sumber pendapatan.
"Bahwa sumber dari pemerintah mungkin jadi salah satunya, tapi tidak boleh sebesar itu. Rp 1 atau Rp2 milyar mungkin masih bisa ditoleransi. Jangan seolah-olah tanpa APBD-P Munas tidak bisa jalan, hal semacam itu kan logika kacau" tegasnya.
Meski begitu, Anto tidak menafikkan adanya gelagat unik dalam perkara hibah yang dilakukan oleh Pemda Sulteng. Mengingat sebelumnya, ada hibah sebesar Rp1,7 miliar kepada 11 partai politik di Sulteng.
Multiplier effect
Efek berlapis alias multiplier effect yang akan terjadi karena pelaksanaan Munas KAHMI di Sulteng, diamini oleh Anto. Dia mengaku setuju jika Munas akan memberikan dampak baik bagi perekomonian masyarakat lokal sekitar tempat kegiatan. Salah satunya akan ada transaksi ekonomi dari tamu yang akan datang ke daerah ini. Di samping kepentingan lobi kepada elit yang lebih tinggi di negara
Tetapi, Anto mengingatkan kembali bahwa multilplier effect akan terjadi secara alami seiring pelaksanaan Munas KAHMI nantinya. Sehingga tidak mesti harus mengantongi hibah Rp14 miliar dulu, baru efek terjadi.
Dengan jumlah hibah Rp1 miliar atau tanpa hibah sepeser pun dari APBD-P Provins Sulteng, juga akan memberikan multiplier effect. “Tanpa gunakan APBD-P Sulteng pun, efeknya akan tetap terjadi,” jelas Anto.
Sebelumnya, berdasarkan rilis dari Sekretaris Panitia Daerah Munas XI KAHMI 2022, Ruslan T. Sangadi dalam tulisannya “Munas XI KAHMI di Palu untuk Siapa” menyebutkan secara spesifik hitung-hitungan ekonomi sebagai contoh nyata dari multiplier effect akibat hibah Rp14 miliar bagi pelaksanaan Munas XI KAHMI.
Pada bagian akhir tulisan, dalam sesi “dampak”, Ruslan membandingkan multiplier effect yang diterima oleh masyarakat Sumatera Utara hasil dari Munas KAHMI X. Di mana menurutnya kala itu ada lima ribu orang yang hadir.
Mereka itu para peserta dan peninjau. Di Palu nantinya, diperkirakan ada enam ribu orang akan hadir karena panitia mempersiapkan tiga rangkaian event besar, yaknia Munas KAHMI, KAHMI Expo, dan KAHMI Peduli.
“Orang sebanyak itu datang ke Palu, pasti berdampak terhadap kota ini. Paling tidak, ada positif terhadap peningkatan pendapatan masyarakat dari sektor jasa dan perdagangan. Yang paling besar, adalah pada sektor konsumsi dan jasa,” tulisnya.
Ruslan kemudian merinci secara sederahana hitung-hitungan matematis dari multiplier effect yang dimaksudkannya. Dia menuliskan bahwa ada 6 ribu orang yang makan tiga 3 kali sehari selama Munas XI KAHMI.
Mereka yang ribuan itu menginap di hotel besar, kecil dan home stay, dengan asumsi termurah Rp350 ribu per malam selama lima malam, itu sudah Rp8,5 miliar.
Belum lagi, jika 2 ribu orang menggunakan jasa rental kendaraan selama 3 hari, 2.500 orang belanja oleh-oleh dari UMKM di Kota Palu, sebut saja rata-rata Rp500 ribu per orang. Belum lagi jika 2.500 orang ngopi di warkop berapa banyak itu uang beredar selama Munas.
“Jadi, APBD-P Rp14 miliar yang telah disahkan oleh DPRD, tidaklah sia-sia. Anggaran itu, sesungguhnya dari kita dan kembalinya ke kita juga. Maka pertanyaan seperti judul artikel ini, Munas KAHMI untuk siapa?” tutup Ruslan.
