Sejak era pemerintahan Presiden Soekarno hingga periode kedua jabatan Joko Widodo, pangan masih terus menjadi problem di negara yang katanya agraris ini.
Pasalnya dengan jumlah penduduk yang terus bertambah otomatis juga meningkatkan kebutuhan konsumsi pangan. Tambah lagi krisis iklim dan pandemi yang membuat potensi krisis pangan makin besar.
Pemerintah kemudian meresponsnya dengan perencanaan pembangunan lumbung pangan nasional alias food estate. Kali ini programnya lebih digenjot alias menjadikannya program super prioritas. Tujuannya, selain untuk menyediakan cadangan pangan nasional, juga mewujudkan “Indonesia Menuju Lumbung Pangan Dunia 2045”.
Lumbung pangan mengusung konsep pengembangan pangan secara terintegrasi yang mencakup hortikultura tanaman pangan, perkebunan, bahkan peternakan dalam satu kawasan tertentu. Melibatkan sejumlah kementerian dengan pemerintah daerah di beberapa kabupaten di Indonesia.
Dua pulau yang selama ini menjadi lokasi pembangunan lumbung pangan di Indonesia adalah Sumatera dan Kalimantan. Rencananya program ini juga segera merambah Sulawesi, Maluku, dan Papua.
Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo dalam rapat kerja dengan Komisi VI (8/9/2022), menyebut kementeriannya telah menyiapkan anggaran sebesar Rp2,3 triliun untuk tahun depan. Anggaran tersebut digunakan untuk pengembangan lumbung pangan dan penguatan kawasan sentra produksi pangan.
Di Sulawesi Tengah, berdasarkan Perda Nomor 13 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026, kawasan pangan jadi salah satu fokus Pemprov Sulteng. Hal tersebut sesuai dengan visi misi gubernur.
Jenis tanaman pada kawasan pangan, antara lain jagung, kedelai, tomat, cabai, terong, dan jenis tanaman hortikultura lainnya. Selain tanaman, direncanakan pula akan ada area perkebunan buah-buahan serta area penggemukan sapi.
Sejauh ini gubernur telah melakukan berbagai pertemuan, termasuk menggelar rapat koordinasi dengan pejabat daerah dan petinggi negara, salah satunya bertemu Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan, (7/9).
Dalam pertemuan tersebut, Cudy—sapaan akrab sang gubernur—memberikan laporan terkait progres realiasi pengembangan kawasan penyangga pangan nasional yang sedang berlangsung di Desa Talaga, Kabupaten Donggala.
Beberapa laporan perkembangan proyek meliputi pembangunan jalan untuk area pengembangan lumbung pangan terintegrasi di Balesang, pembangunan dua titik air plus dua buah embung atau cekungan penampung, dan pembersihan lahan untuk kawasan lumbungan pangan terintegrasi yang sudah selesai 20 hektare.
Saat ini juga telah dikembangkan peternakan sapi yang terintegrasi dengan kawasan lumbung pangan. Redistribusi tanah di kawasan lumbung pangan untuk masyarakat petani juga akan divalidasi dinas Koperasi, UMKM, dan Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.
Termaktub dalam peta perencanaan, sudah ada kawasan dengan luas 1.123,59 hektare yang sedang dikerjakan.
Hingga saat ini ada empat usulan kabupaten sebagai bakal lokasi kawasan lumbung pangan di Sulteng, yaitu Donggala (19.433 ha), Tolitoli (3.450 ha), Sigi (4.358 ha), dan Parimo (300 ha). Namun, fokus pembangunan sepanjang 2022-2023 akan berlangsung di Donggala, Tolitoli, dan Sigi.
Pembangunan kawasan pangan nasional di provinsi ini bukan hanya mendukung program ketahanan pangan nasional, tapi juga untuk menopang kebutuhan pangan IKN (Ibu Kota Negara) baru di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur.
Melihat besarnya area yang dibutuhkan untuk kawasan pangan, Direktur Eksekutif Walhi Sulawesi Tengah Sunardi Katili berharap peta perencanaan pembangunan kawasan pangan tersebut betul-betul diterapkan. Terpenting soal pelibatan masyarakat yang ada di sekitar lokasi.
Saat dilakukan pemantauan proyek lumbung pangan, Sunardi beserta rombongannya juga bertemu warga untuk mendengarkan langsung perspektif mereka.
“Masyarakat belum menerima informasi terkait nama-nama petani yang akan dilibatkan dalam proyek itu. Hanya ada angka bulat, yakni akan ada sebanyak 400 petani di Desa Talaga. Namun, daftar namanya belum diiketahui,” ujar Sunardi kepada Tutura.id (11/9).
Ditambahkan Sunardi bahwa belum ada investigasi terkait dampak lingkungan seperti apa yang akan terjadi. Padahal kita tahu hubungan ekologi itu berlaku.
“Bila kita menebang pohon tentu kita juga akan merasakan dampaknya, seperti berkurangnya daya serap hutan terhadap air hujan atau boleh jadi berkurangnya debit air di Danau Talaga. Dampak semacam itu sudah barang tentu tidak kita rasakan dalam waktu dekat,” pungkasnya.
