Selama dua hari, Selasa-Rabu (30-31/5/2023), lokasi paralayang di Desa Wayu, Kecamatan Marawola Barat, Kabupaten Sigi, diramaikan oleh ratusan pendamping sosial program keluarga harapan (PKH) se-Sulawesi Tengah.

Kehadiran mereka dalam rangka mengikuti agenda bertajuk “Jambore Sumber Daya Manusia (SDM) Program Keluarga Harapan (PKH)”.

Acara tersebut wajib diikuti oleh para pendamping PKH. Tujuannya untuk meningkatkan kapasitas demi mewujudkan kesejahteraan keluarga yang terdaftar sebagai keluarga penerima manfaat (KPM).

Bupati Sigi Mohamad Irwan dalam sambutannya menyebut jika PKH merupakan upaya pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan. “PKH merupakan program nasional. Sebagai pucuk pimpinan pemerintah daerah dan secara pribadi, kami ingin agar para pendamping PKH menjadi garda terdepan mewujudkan kesejahteraan bagi KPM,” kata Irwan.

Melansir situs Kementerian Sosial (Kemensos), PKH merupakan pemberian bantuan sosial bersyarat kepada keluarga miskin yang ditetapkan sebagai KPM. Program ini telah dicanangkan oleh pemerintah pusat sejak tahun 2007 untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan.

Patronnya dari program Conditional Cash Transfer (CCT) yang digelontorkan Bank Dunia kepada keluarga miskin yang digunakan secara bersyarat untuk pendidikan anak dan kesehatan ibu.

Disebut sebagai bantuan sosial bersyarat, karena program ini hanya menyasar keluarga dengan kategori rumah tangga sangat miskin (RTSM). Syaratnya, antara lain keluarga yang memiliki Ibu hamil/nifas/menyusui, anak bawah lima tahun (balita), anak usia 5-7 tahun (belum masuk pendidikan dasar), anak usia sekolah dasar (SD), dan sekolah menengah pertama (SMP), hingga anak berusia 15-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar.

Iwan Lapatta, sapaan karib Bupati Sigi, menuturkan bahwa keberhasilan penyaluran program PKH bisa tercapai jika ada partisipasi aktif para pendamping sosial.

“Kerja-kerja mulia para pendamping PKH ketika diselaraskan dengan Dinas Sosial dan Bappeda Sigi sangat membantu dalam hal pendataan dan saran perbaikan kepada KPM maupun pemerintah. Bahkan, kami hanya butuh data dari pendamping PKH karena mereka yang langsung berhadapan dengan KPM,” ujar Iwan disambut tepuk tangan meriah peserta jambore.

Iwan juga menambahkan jika program sosial bersyarat sebenarnya juga sedang berlangsung di Kabupaten Sigi lewat program Sigi Masagena. Program ini menyasar sektor pendidikan dan kesehatan.

“Sebagai contoh, kami mendorong 10 orang remaja (baik putra maupun putri) muslim lulusan SD untuk di sekolahkan di pondok pesantren. Jumlah yang sama berlaku untuk remaja nasrani ke sekolah Bala Keselamatan. Lulusan SMA juga kami dorong untuk berkuliah di Universitas Alkhairaat (Unisa). Di sektor kesehatan, kami sediakan beasiswa bagi anak berprestasi dari keluarga tidak mampu untuk mengambil perkuliahan jurusan D3 kesehatan lingkungan dan D3 kesehatan gizi. Kami juga programkan satu orang dokter per kecamatan. Itu didanai melalui APBD Sigi,” jelasnya.

Bentuk keseriusan lain Pemda Sigi dalam mengatrol kesejahteraan masyarakat adalah bermitra dengan Institut Pertanian Bogor (IPB). ”Tahun ini mereka beri jatah dua orang lulusan SMA. Tahun depan kami berencana menambah lima orang,” lanjut Iwan.

Ariyanto, Kepala Dinsos Sigi yang ditemui Tutura.Id, menambahkan jika kegiatan jambore ini merupakan acara tahunan, tetapi sempat terkendala akibat Pandemi COVID-19 sejak tahun 2020.

“Peserta berasal dari pendamping PKH di 13 daerah se-Sulteng yang jumlahnya 380 orang. 52 orang berasal PKH Dinsos Sigi. Sementara penerima PKH berjumlah 10.830 KPM. Pemkab Sigi mengambil inisiatif karena jambore ini telah vakum selama tiga tahun,” kata Ari di sela-sela acara pembukaan, Selasa (30/5/2023).

Untuk mendukung program pemerintah pusat ini, Pemkab Sigi menetapkan Desa Wayu sebagai venue utama Jambore PKH Wilayah Sulteng. Desa ini juga tercatat sebagai desa wisata dan salah satu spot paralayang se-Asia. Pembiayaan kegiatan kurang lebih senilai Rp329,15 juta bersumber dari APBD Sigi 2022.

Ari berharap agar kegiatan jambore ini tak sekadar ajang seremonial, melainkan memperkuat silaturahmi antar pendamping sosial, memperkuat kapasitas pribadi, serta mendukung program sosial pemerintah di setiap daerah.

Turut hadir dalam kegiatan ini pejabat Kemensos, tenaga ahli Komisi VIII DPR, kepala Dinsos Sulteng, ketua DPRD Sigi, pejabat Dinsos kabupaten/kota, serta unsur forum komunikasi pimpinan daerah (forkopimda) Sigi.