Rencana pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) dengan total kapasitas 9 gigawatt di empat provinsi, mulai dari Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, hingga Maluku Utara mendapat penolakan tegas dari Aliansi Sulawesi Terbarukan.

Lembaga Swadaya Masyarakat yang terdiri dari Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Sulteng, Sulsel, dan Sultra itu menyatakan sikap mereka dalam jumpa pers di Hotel Jazz, Jalan Zebra II, Birobuli Utara, Palu Selatan (16/2/2023).

Direktur Eksekutif Walhi Sulsel Muhammad Al Amin mengungkap bahwa skenario pembangunan megaproyek tersebut guna menyuplai kebutuhan listrik dalam smelter nikel di Pulau Sulawesi.

Menurut Al Amin, ada kecenderungan pembangunan PLTU berbasis batu bara untuk menopang smelter nikel di Sulawesi terjadi secara masif beberapa tahun belakangan.

Tren itu tentu saja terkait melimpahnya kandungan nikel yang tersimpan di seantero Celebes. Sementara permintaan terhadap nikel melonjak drastis lantaran jadi material inti pembuatan baterai mobil listrik yang sedang menjadi tren global.

Berdasarkan Survei Geologi Amerika Serikat (USGS), Indonesia memiliki cadangan nikel sebesar 21 juta ton alias 22,3% dari cadangan nikel dunia. Menyusul kemudian Australia (21,3%), Brazil (17%), dan Rusia (7,3%).

Sebanyak 90% cadangan nikel Indonesia tersimpan di Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, dan Maluku Utara.

Aliansi Sulawesi Terbarukan menilai jika semua rencana pembangunan PLTU mendapat lampu hijau, maka warga sekitar akan sangat terkena dampak. Lingkungan jadi tercemar dan rusak berat. Jangan lupakan pula faktor kesehatan masyarakat yang terganggu.

“Pembuangan limbah yang dihasilkan dari proses smelter yang dibuang langsung ke laut berpengaruh kepada ekosistem laut. Selain itu pengolahan batu bara dalam proses smelter berpengaruh terhadap udara di Morowali,” ujar Direktur Eksekutif Walhi Sulteng Sunardi Katili.

Solidaritas Perempuan Palu yang hadir pula dalam konferensi pers berpendapat bahwa banyaknya pembangunan PLTU juga berdampak dengan kehidupan perempuan, anak-anak, dan penyandang disabilitas.

Kehadiran PLTU demi mendukung kegiatan smelter nikel telah mengubah bentang alam dan menghancurkan keanekaragaman hayati hutan. Pun merampas lahan yang selama ini jadi andalan pemenuhan bertahan hidup masyarakat sekitar.

“Jadi pembangunan-pembangunan PLTU hanya merupakan solusi palsu,” tegas Nona, perwakilan Solidaritas Perempuan Palu.

Langkah yang akan dilakukan Aliansi Sulawesi Terbarukan adalah menerbitkan rekomendasi untuk merevisi regulasi pemerintah yang tertulis dalam Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2022. Sebab akar permasalahan dari megaproyek ini berlandasakan Perpres tersebut.

Al Amin menambahkan bahwa kegiatan smelting hanya akan mendorong laju deforestasi atau penebangan hutan untuk pengerukan material alam. “Jadi sama saja menambah karbon.”

Penilaian yang menyebut adanya perusahaan besar di suatu daerah justru bisa mendatangkan keuntungan dengan bertambahnya pendapatan lewat pajak, Sunardi Katili mengungkap bahwa dalam prakteknya tidak demikian.

“Faktanya yang kita lihat kebutuhan dasar juga belum terpenuhi oleh APBD. Kami melihat belum maksimalnya pelayanan kesehatan dan pendidikan serta hak dasar masyarakat,” pungkas Sunardi Katili.