Undeng, begitu sapaan akrab Sunardi Katili. Jabatannya sebagai Direktur Eksekutif Daerah Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Sulawesi Tengah.

Sejak terpilih dalam Pertemuan Daerah Lingkungan Hidup (PDLH) ke-VIII Walhi Sulteng 2021, ia aktif mengawal warga yang jadi korban industri ekstraktif perusahaan-perusahaan besar.

Salah satu fokus Walhi Sulteng ini adalah menggemakan penolakan terhadap pembangunan PLTU batu bara captive di Sulteng. Dalih pembangunan tersebut untuk menunjang kebutuhan listrik dalam proses smelting.

Keseriusan Walhi Sulteng terbukti dengan pernyataan sikap mereka membuat Aliansi Sulawesi Terbarukan. Walhi Sulawesi Selatan dan Walhi Sulawesi Tenggara juga tergabung di dalamnya.

Selain mengurusi dampak dari perusahaan ekstraktif, Walhi juga berfokus pada pengawalan masyarakat yang sedang mengalami konflik agraria.

Semisal konflik agraria yang sedang terjadi pada anak perusahaan Astra Agro Lestari, yaitu PT Agro Nusa Abadi (ANA), PT Lestari Tani Teladan, dan PT Mamuang yang terlibat dalam perampasan tanah, perusakan lingkungan, dan kriminalisasi pembela hak asasi manusia lingkungan.

Rabu, 14 Juni 2023, Tutura.Id bersua Undeng di kantor Walhi Sulteng, Jl. Tanjung Manimbaya, Tatura Utara, Palu Selatan, untuk mengungkap kisah perjalanannya mengadvokasi warga yang jadi korban dalam pelbagai isu lingkungan dan agraria.

Jika dapat kesempatan bertemu Joko Widodo atau Luhut Binsar Pandjaitan, apa satu kalimat yang ingin disampaikan? 

Kalau macam ada kesempatan, beh. Pas ketemu sama presiden saya bilang tutup segera PLTU captive yang menggunakan batu bara, pak. Cuma bikin penyakit orang Morowali itu. Ha-ha-ha.

Bagaimana melihat keadaan masyarakat Morowali dan Morowali Utara yang terdampak pembangunan PLTU captive? 

Kalau bicara dampak itu imbasnya di lingkungan sekitar dan kehidupan sosial ekonomi. Kalau dampak lingkungan itu pencemaran udara yang mengakibatkan ISPA dan hujan asam (SO₂).

Nelayan di sekitar kawasan industri pesisir laut juga terancam ekonominya karena ikan-ikan mati. Akhirnya nelayan mencari ikan jauh bermil-mil. AMDAL ini, kan, menurut saya hanya syarat di atas kerja saja.

Sebelum fokus isu pembangunan PLTU, pernah menyoroti isu apa saja bersama Walhi Sulteng?

Isu tambang khususnya nikel. Selain itu, kami juga fokus pada isu perkebunan berskala besar, seperti kebun sawit khususnya Astra Group.

Kalau soal sawit, memang kami lebih menyoroti kasus konflik agrarianya. Konflik agraria itu, kan, bagian dari pelanggaran HAM bagi saya.

Konflik agraria mengakibatkan kriminalisasi. Selain itu, juga ada isu-isu pesisir dan pulau-pulau kecil, tapi belum konsentrasi betul ke sana.

Mengapa Walhi Sulteng melawan sawit?

Sebetulnya bukan sawit yang kami tolak. Yang kami tolak ini ekspansi lahan besar-besaran oleh perusahaan.

Kalau seandainya perkebunan karet, ya karet (yang ditolak, red.). Visi misi Walhi ini sebenarnya bukan hanya lingkungan, tapi juga terhadap Hak Asasi Manusia (HAM).

Kadangkala isu yang kami lemparkan juga itu mengenai perizinan, jangan langsung kasi keluar perizinan, tapi evaluasi dulu dampaknya.

Misalnya air, penggunaan zat kimia bisa berpengaruh pada kualitas air kalau ada sungai di sana.

Pengawalan apa saja yang sudah selesai dan berhasil dilakukan oleh Walhi Sulteng?

Kalau sejauh ini masih terus berproses. Misalkan soal tambang, khususnya penolakan penggunaan batu bara itu. Hingga sekarang masih terus berproses.

Harapan dari tuntutan kami, tutup itu PLTU di tambang nikel yang menggunakan batu bara.

Begitu juga perkebunan. Konflik ini masih terus terjadi dan upaya advokasi masih terus dilakukan.

Tapi kami baru berhasil untuk mengajak sembilan pembeli dari perusahaan internasional, seperti Unilever, Pepsi, dan Nestle untuk tidak membeli lagi minyak kelapa sawit dari Astra Group selama konflik agraria dengan masyarakat sekitar belum selesai.

 

 

 

 

 

View this post on Instagram

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A post shared by Walhi Sulawesi Tengah (@walhisulteng)

Pernah dapat teror dari perusahaan yang bermasalah?

Sejauh ini belum, tapi saya terus waspada. Karena saya sadari betul yang kami lawan ini perusahaan yang punya modal besar, mungkin mereka bisa sewa preman yang bisa membuat advokasi kami berhenti.

Terus saya melakukan semacam pelatihan keamanan bagi aktivis lingkungan untuk memberikan pengetahuan bagaimana cara pengamanan saat melakukan advokasi.

Dalam mengawal berbagai kasus, apa yang dirasakan ketika melihat nasib masyarakat yang dikawal?

Saya tidak menangis, tapi bersedih dalam hati. Sedih sekali melihat lingkungan hancur seperti hutan, sawah, atau sungai-sungai. Kadangkala juga jengkel dengan kebijakan pemerintah atau ulah perusahaan.

Apa yang menjadi ketakutan terbesar Sunardi bagi masyarakat yang selama ini dikawal?

Terkhusus masyarakat yang hidup berdampingan dengan PLTU, saya khawatir mereka terkena penyakit, terutama ISPA, TBC, dan penyakit paru-paru lainnya.

Selain itu, tempat tinggal mereka yang terancam direlokasi.

Padahal mereka sudah puluhan tahun hidup di situ, kenapa mereka yang harus dipindahkan?

Bagaimana menanggapi dana Just Energy Transition Partnership (JETP), sementra Indonesia punya Perpres 112 tahun 2022?

Sesungguhnya, kan, kepentingan atas transisi energi saat ini Indonesia disuruh menekan emisi karbon atau bahkan menggantinya jadi energi lebih bersih dengan sejumlah uang Rp303 triliun yang diberikan oleh JETP.

Untuk merespon itu diterbitkanlah Perpres 112 tahun 2022 yang sebenarnya belum mampu atau tidak punya kuasa mengintervensi industri yang menggunakan batu bara untuk pembangkit listrik dalam kawasan industri.

Penggunaan nikel untuk kepentingan mobil listrik di Eropa dan Amerika malah merusak lingkungan. Kehidupan ekonomi sosial masyarakat jadi menderita.

Meskipun pendanaan itu diberikan, menurut saya bukan solusi untuk menyelesaikan problematika kerusakan ekologi dan pelanggaran HAM dalam artian kehidupan sosial ekonomi masyarakat.

Bagi saya pendanaan JETP itu solusi yang semu bagi pengurangan emisi karbon. Jadi ini memang skema internasional yang dibicarakan di G20 kemarin.

Ada gelontoran dana yang dikelola oleh JETP. Akan tetapi di hilir itu hancur. Sedangkan di hulu seolah-olah bebas karbon.

Jadi itu uang untuk meredam situasi pengalihan transisi energi.

Apa yang diharapkan dari segala problematika lingkungan yang ada di Sulawesi Tengah?

Kalau harapan saya, khususnya di Sulawesi Tengah, mungkin agak sedikit jauh. Karena bagaimana kemudian alam ini lebih baik lagi bagi manusia. Ekologi ini lebih lestari.

Lebih baik lagi bukan hanya untuk kehidupan manusia, tapi juga untuk kehidupan hewan dan tumbuhan lebih terjaga dan seimbang.

Artinya penggunaan sumber daya alam itu boleh saja dilakukan, tapi jangan sifatnya monopoli dan eksploitatif. Untuk kebutuhan manusia saja, biar alam bisa tetap terjaga.

Dalam waktu dekat ini, sebaiknya Peraturan Presiden Nomor 112 tahun 2022 tentang Energi Baru Terbarukan itu ditinjau kembali. Soalnya tidak bisa mengintervensi penggunaan batubara PLTU captive di kawasan industri. Itu harapanku.