Kabar soal reshuffle Kabinet Indonesia Maju jadi buah bibir politik dalam beberapa hari terakhir. Kabar ini jadi santapan media setelah Presiden Joko “Jokowi” Widodo lempar sinyal akan mengocok ulang formasi para pembantunya.

Pernyataan itu disampaikan Presiden Jokowi kala meresmikan Bendungan Ciawi dan Sukamahi, Kabupaten Bogor. “Mungkin!” kata Jokowi, menjawab pertanyaan wartawan ihwal kemungkinan reshuffle, Rabu (23/12/22).

Dalam momen peresmian Stasiun Manggarai I, Senin (26/2/22), jurnalis juga coba minta bocoran reshuffle dari Jokowi. Orang nomor satu di Indonesia itu kembali kasih pernyataan menggantung, "Clue-nya... yah sudah."

Perkara reshuffle kabinet ini sebenarnya telah mengemuka sejak Oktober 2022. Kamis (13/10/22), Jokowi sudah ditanya pewarta perihal reshuffle, ketika yang bersangkutan meninjau Stasiun Kereta Cepat Indonesia China, Cilleunyi, Kabupaten Bandung. Jawaban Jokowi saat itu sedikit lebih panjang, “Rencana selalu ada. Pelaksanaan nanti diputuskan.” 

Spekulasi reshuffle mengemuka beriring langkah politik Partai NasDem mengusung Anies Baswedan sebagai calon presiden. Meskipun NasDem sudah menyatakan komitmen untuk bersetia mengawal pemerintahan Jokowi; sulit menghilangkan kesan bahwa Anies merupakan tokoh yang berseberangan dengan Istana.

Sebagai catatan, NasDem saat ini punya tiga kader yang mengisi pos menteri di Kabinet Indonesia Maju, yakni: Menteri Komunikasi dan Informasi, Johnny G. Plate, Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo, serta Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup, Siti Nurbaya Bakar.

Sengit hubungan PDI Perjuangan dan NasDem

Sejak mengusung Anies sebagai capres, ada kesan NasDem diperlakukan bak “orang asing” dalam koalisi pendukung pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin. Pelbagai sindiran politik ditujukan kepada Partai Restorasi tersebut.

Dengar saja pernyataan Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristianto, yang sebut “Biru” keluar dari koalisi, kala menghadiri HUT TNI di Kantor DPP PDI Perjuangan (20/10).

“Para pejuang kita kan ada bendera Belanda (peristiwa 10 November 1945 di Surabaya), dan ternyata birunya juga terlepas kan dari Pemerintahan Pak Jokowi sekarang, karena punya calon presiden sendiri,” ujar Hasto.

Kini saat isu reshuffle menguat, kader PDI Perjuangan mulai lempar suara sumbang tentang NasDem. Seperti yang dilakukan oleh Ketua PDI Perjuangan, Djarot Saiful Hidayat.

Tak tanggung-tanggung, Djarot mengajukan sejumlah evaluasi atas kinerja dua kader NasDem di kabinet: Mentan Syahrul dan Menhut Siti. Mantan wakil gubernur Jakarta itu, antara lain, menyebut bahwa Mentan Syahrul gemar impor beras dan bikin hasil produksi petani susah terserap pasar. 

"Mentan di evaluasi… Menteri Kehutanan ya, terus dievaluasi, semua menteri juga dievaluasi. Supaya ada satu darah baru yang segar, mendukung penuh kebijakan Pak Jokowi untuk menuntaskan janji kampanye sebelumnya," kata Djarot.

Pernyataan itu bersambut nada keras dari para kader NasDem. Ahmad Ali, Wakil Ketua Umum Partai NasDem, mengingatkan bahwa reshuffle merupakan hak prerogatif presiden. Pun tak elok bila ada kader partai yang terkesan lempar perintah pada presiden. Ali juga menegaskan komitmen partainya untuk mengawal pemerintahan Jokowi.

“Dalam koalisi pemerintah itu, antara satu dengan yang lain sama-sama punya kedaulatan. Jadi tidak bijak menyuruh Presiden untuk mengevaluasi kabinetnya, karena yang menyuruh tidak lebih tinggi dari yang disuruh,” ujar Ali, dilansir Tempo.co.

Suara lantang juga disampaikan oleh politisi NasDem lainnya, Irma Suryani Chaniago. Ia membela kolega separtainya, seraya menyebut Djarot dan PDI Perjuangan jangan asbun alias asal bunyi.

“Selama ini hutan lepas ke tangan orang-orang hanya menguntungkan oknum pemerintah dan swasta. Di tangan Siti Nurbaya, pengelolaan lebih banyak untuk kemaslahatan rakyat. Jadi PDI Perjuangan maupun Djarot sebaiknya tidak asbun,” ujar Irma, dilansir Liputan6.com.

Irma juga membantah bila Mentan Syahrul disebut suka impor beras. “Jangan asal ngomong, jika tidak by data! Mentan yang ngotot mengatakan bahwa kita tidak perlu impor karena stok beras di petani cukup. Baca media dia, biar enggak asbun,” kata anggota Komisi IX DPR itu.

Charta Politica: Publik inginkan resfhuffle

Sebelumnya, lembaga survei dan riset politik, Charta Politika merilis hasil sigi bertajuk “Catatan Akhir Tahun: Tren Persepsi Publik dan Proyeksi Politik Menuju 2024.”

Survei itu menunjukkan bahwa mayoritas publik (61,8 persen) menginginkan adanya reshuffle kabinet. Direktur Charta Politika, Yunarto Wijaya menyebut bahwa keinginan publik itu perlu diperhatikan oleh Presiden Jokowi.

“Bagi saya (reshuffle) bisa jadi PR buat Presiden Jokowi jika ingin meninggalkan legacy,” ujar Yunarto, dilansir Kompas.com.

Adapun survei Charta Politica berlangsung antara 8–16 Desember 2022. Survei ini melibatkan 1.220 responden, dengan klaim margin of error 2,82 persen. 

Di sisi lain, meski mayoritas responden sepakat reshuffle (61,8 persen), tetapi sebanyak 60,5 responden juga mengaku puas dengan kinerja Kabinet Indonesia Maju. Pun tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintah pusat mencapai 72,9 persen.