Tutura.Id menyelisik Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dari 14 kepala daerah di Sulawesi Tengah. Komposisi kepala daerah mencakup satu wali kota, 12 bupati, dan seorang gubernur.

Data ini merujuk pada dokumen LHKPN terbaru yang dipublikasikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) lewat layanan elhkpn.kpk.go.id.

Sebagai catatan, ada 11 kepala daerah yang datanya masih menggunakan dokumen tahun 2021, lantaran belum menyertakan laporan pada 2022. 

Baru tiga kepala daerah yang dengan tertib melaporkan LHKPN bertarikh 2022—tenggat pelaporan 31 Maret 2023. Ketiga kepala daerah tersebut ialah Taslim (Bupati Morowali), Kasman Lassa (Bupati Donggala), dan Mohamad Irwan (Bupati Sigi). 

Demi memudahkan Anda mendapat gambaran atas kekayaan para pemimpin ini, Tutura.Id mengolah data publik LHKPN, dan menyarikannya dalam visualisasi data sebagai berikut.

Wali Kota Hadi yang kaya, Bupati Iwan nan bersahaja 

Visualisasi data itu menunjukkan bahwa Wali Kota Palu, Hadianto Rasyid merupakan kepala daerah terkaya di Sulteng. Total kekayaannya mencapai Rp266,71 miliar. Dengan nilai tersebut, Hadi juga tercatat sebagai pejabat eksekutif terkaya keempat di Indonesia.

Adapun histori pelaporan LHKPN, Hadi dimulai pada 2010, saat masih menjabat anggota DPRD Kota Palu 2009-2014. Dalam laporan tersebut Hadi baru punya total kekayaan Rp149,02 miliar. 

Dengan kata lain, hanya berselang sekitar sebelas tahun, kekayaan Hadi naik 79 persen, dengan nominal kenaikan mencapai Rp117,68 miliar. 

Maklum, pada 2010, kepemilikan tanah dan bangunan Hadi hanya berjumlah 14. Sedangkan pada LHKPN 2021, jumlah aset propertinya melonjak jadi 34. Kepemilikan aset itulah yang jadi sumber kekayaan terbesar Hadi, dengan taksiran Rp265,10 miliar. 

Sebagai catatan, dari total kepemilikan tanah dan bangunan milik Hadi tersebut, 27 di antaranya berstatus warisan. Hanya tujuh aset yang statusnya hasil sendiri, alias dibeli dengan merogoh kocek pribadi.

Kepemilikan tanah dan bangunan memang menonjol dalam LHKPN para kepala daerah di Sulteng. Mayoritas kekayaan mereka bersumber pada kepemilikan aset properti. 

Hanya Amirudin Tamoreka yang jadi anomali. Bupati Banggai itu tercatat sebagai kepala daerah terkaya kedua di Sulteng, dengan total kekayaan mencapai Rp71,08 miliar.

Menariknya, sumber kekayaan Amirudin berasal dari kas (uang) atau setara kas yang mencapai Rp32,13 miliar, alias 45,20 persen dari total hartanya. 

Bahkan bila kita menggabungkan kepemilikan kas dan setara kas dari 13 kepala daerah lain di Sulteng, mereka tak akan mampu menandingi Amirudin di kategori ini. Pun, dengan kata lain, harta dan kekayaan milik Amirudin lebih likuid—kas lebih mudah dicairkan, ketimbang properti.

Selain Hadi dan Amirudin, Bupati Poso, Verna Gladies Merry Inkiriwang melengkapi tiga besar. Satu-satunya kepala daerah perempuan di Sulteng ini punya total kekayaan mencapai Rp11,03 miliar.

Nilai kekayaan itu mengalami kenaikan sekitar Rp1,8 miliar, terhitung sejak Verna menjabat sebagai bupati Poso. Pada laporan terdahulu total kekayaannya hanya Rp9,15 miliar. Dari dua laporan itu, terlihat ada dua aset properti baru yang dimiliki oleh Verna setelah menjabat bupati Poso.

Adapun gubernur Sulteng, Rusdy Mastura, hanya berada di urutan enam dalam daftar di atas. Bung Cudy hanya punya total harta Rp7,9 miliar. Aset properti Cudy mencapai Rp5,47 miliar, dari 14 buah tanah dan bangunan miliknya.

Cudy terlihat menonjol pada kepemilikan alat transportasi. Ia punya tiga kendaraan roda empat, yakni Honda Odyssey (2016), Mitsubishi Xpander (2019), dan Toyota Camry (2013). Nilai taksiran ketiga kendaraan tersebut mencapai Rp900 juta.

Kepemilikan alat transportasi Cudy hanya kalah dari Hadi. Orang nomor satu di Kota Palu itu memang cuman punya dua mobil, yakni Marcedez Benz ML 350 (2009) dan Pajero Sport (2014). Akan tetapi taksiran nilai asetnya mencapai Rp1 miliar, atau 100 juta lebih mahal dibanding aset alat transportasi Cudy.

Mohamad Irwan, Bupati Sigi, jadi kepala daerah paling bersahaja dalam daftar di atas. Tokoh yang terkenal pula dengan sapaan Iwan Lapatta itu berada di urutan paling bawah dalam daftar kepala daerah terkaya di Sulteng.

Bupati Irwan hanya memiliki total kekayaan Rp1,04 miliar. Ia cuman punya enam aset properti (Rp890 juta), satu alat transportasi (Rp90 juta), dan kas (Rp78 juta). Saking bersahajanya, seperti juga orang kebanyakan yang menyandarkan hidup pada pinjaman, Bupati Irwan tercatat punya hutang senilai kurang lebih Rp12juta.

Menariknya, nilai kekayaan Irwan justru menurun bila dibandingkan dengan tahun awal pelaporannya sebagai bupati Sigi. Pada 2016, Irwan melaporkan kekayaannya sebesar Rp1,78 miliar. 

Pembeda utama dalam laporan tersebut ialah satu properti di Kota Palu seluas 174 meter persegi yang kini tak lagi dimiliki oleh Irwan. Plus sebuah tanah berukuran 15.000 meter persegi yang menyusut nilai taksirannya, dari Rp1,5 (2016) miliar menjadi Rp300 juta (2022).

Tentang hutang, Bupati Morowali Utara, Delis Julkarson Hehi juga punya catatan yang menarik dilihat. Meski punya total aset Rp10,46 miliar, Delis masih punya hutang lebih dari Rp240 juta, sehingga nilai kekayaannya hanya Rp10,26 miliar.

Sekadar informasi, LHKPN merupakan publikasi tahunan yang wajib disampaikan oleh para penyelenggara negara, plus pejabat negara. Kewajiban itu melekat pada mereka yang duduk di lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. 

Setidaknya ada dua Undang-Undang yang mengatur tentang LHKPN, yakni: UU 28 Tahun 1999 tentang penyelenggara negara yang bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme; dan UU 30 Tahun 2022 tentang komisi pemberantasan tindak pidana korupsi.