Pemerintah Kota (Pemkot) Palu boleh dibilang berhasil dalam pembangunan daerah sejak dinakhodai Wali Kota Hadianto Rasyid dan Wakil Wali Kota Reny Lamadjido.

Lebih-lebih jika bicara pembangunan fisik atau infrastuktur. Lemparan pujian dari publik tak jarang memenuhi beranda akun media sosial (medsos) milik Pemkot Palu maupun Hadianto Rasyid.

Namun, pujian atas pembangunan itu agaknya bersimpang dengan kinerja di tingkat penyelenggaraan pemerintahan ibu kota Provinsi Sulawesi Tengah ini.

Dari 13 daerah tingkat dua di Sulteng, Pemkot Palu dinilai paling jeblok soal urusan penyelenggaraan pemerintahan.

Hal itu terungkap dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri (Kepmendagri) Nomor: 102.2.1.3-1 109 Tahun 2023 tentang Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Secara Nasional Tahun 2022.

Hasil evaluasi ini berdasarkan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah provinsi dan kabupaten/kota tahun 2021.

Melalui evaluasi Kemendagri bertarikh 18 April 2023, penyelenggaran pemerintahan Kota Palu memiliki skor 1,24 dengan status sangat rendah. Itu menempatkan Kota Palu di posisi 13 alias urutan paling buncit.

Selain Kota Palu, daerah tetangga yakni Kabupaten Donggala juga mendapat penilaian hampir serupa (1,60) dengan status sangat rendah.

Sementara Kabupaten Morowali Utara (2,95) dan Kabupaten Buol (2,74) beroleh status sedang. Dua daerah tersebut dinilai mengurusi penyelenggaraan pemerintahan lebih baik.

Sekadar pengingat, Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) dilakukan saban tahun kepada 416 kabupaten, 98 kota, dan 34 provinsi se-Indonesia. Untuk skala nasional, peringkat pertama EPPD diraih oleh Kota Semarang dengan skor 3,43 dengan status tinggi.  

Merujuk Peraturan Pemerintah (PP) 13/2019, laporan penyelenggaraan pemerintah daerah memuat tentang capaian kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah dan kinerja pelaksanaan tugas pembantuan.

Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah meliputi capaian kinerja makro, seperti indeks pembangunan kemanusiaan, angka kemiskinan, angka pengangguran, pertumbuhan ekonomi, pendapatan per kapita, dan ketimpangan pendapatan.

Kemudian capaian kinerja penyelenggaraan daerah didasarkan pada indikator masing-masing urusan pemerintahan sesuai kewenangan daerah.

Adapula capaian akuntabilitas berdasarkan pertanggungjawaban pemerintah daerah dalam menjalankan program dan kegiatan untuk mencapai visi misinya secara terukur dan sesuai target.

 

 

 

 

 

Lihat postingan ini di Instagram

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sebuah kiriman dibagikan oleh Hadianto Rasyid (@hadiantorasyid)

“Terselamatkan” oleh pembangunan daerah

Meski mendapat predikat tidak memuaskan dalam soal urusan penyelenggaraan pemerintah daerah, tetapi wajah Kota Palu masih “terselamatkan” oleh pembangunan yang gencar dilakukan Hadi-Reny sejak 26 Februari 2021.

Melansir Mercusuar (28/4/2022), Wali Kota Hadi mengaku telah merealisasikan dan menjalankan 53 program unggulannya. Konon, 44 program di antaranya telah terealisasi fisik keuangan sebesar 100% pada tahun anggaran 2021 dan 2022.

Selain itu, dalam 30 bulan kepemimpinannya, Ketua Partai Hanura Sulteng itu dikabarkan berhasil membangun 25 gedung baru di Kota Palu dan 11 lapangan sepakbola yang dalam tahapan revitalisasi menyitir Mediaalkhairaat (12/8/2023).

Dengan mengusung visi “Membangun Kota Palu yang mandiri, aman, dan nyaman, tangguh, serta profesional dalam konteks pembangunan berkelanjutan berbasis kearifan lokal dan keagamaan”, Pemkot Palu juga berhasil meraih penghargaan atas pembangunan tahun 2023.

Apresiasi itu diberikan oleh Kementerian PPN/Bappenas RI kepada daerah se-Indonesia atas prestasi menghasilkan perencanaan yang berkualitas, pencapaian target-target pembangunan, dan inovasi pembangunan yang dilakukan.

Dalam penghargaan pembangunan daerah (PPD) itu, Kota Sukabumi meraih predikat terbaik pertama, disusul Kota Palu yang mendapat predikat terbaik kedua, serta Kota Semarang.