Kecelakaan kerja akibat ledakan tungku peleburan (smelter) PT Indonesia Tsingshan Stainless Steel (ITSS) di kawasan Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP), Morowali, Sulawesi Tengah, pada 24 Desember 2023, telah memicu gelombang protes dari berbagai kalangan.

Pada Rabu (27/12), dua aksi massa berlangsung di dua lokasi berbeda.

Aksi pertama dilakukan di depan Rumah Susun (Rusun) Desa Labota, Bahodopi, Morowali, yang diinisiasi oleh Persatuan Organisasi Buruh Berkabung (Poros Buruh). Aksi ini merupakan aliansi lima serikat pekerja se-kawasan IMIP.

Ribuan buruh menuntut 22 hal kepada IMIP, mulai dari peremajaan peralatan khusus hingga penolakan atas pelarangan penyebaran dokumentasi kecelakaan kerja di kawasan Proyek Strategis Nasional (PSN) itu.

Di Palu, Ibu Kota Sulteng, sejumlah aktivis dan organisasi nonpemerintah yang tergabung dalam Fraksi Bersih-Bersih Sulteng juga turut melakukan aksi.

Puluhan massa aksi menuntut tujuh poin seperti pembentukan tim investigasi independen sampai dengan pemberian kompensasi laik kepada korban kecelakaan kerja.

 

 

 

 

 

Lihat postingan ini di Instagram

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sebuah kiriman dibagikan oleh Fraksi Bersih-Bersih Sulteng (@fraksibersih_sulteng)

Aulia Hakim, mewakili Fraksi Bersih-Bersih Sulteng, menjelaskan bahwa pihaknya melempar tuntutan sebagai imbas dari minimnya tindaklanjut Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulteng dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam peristiwa kecelakaan kerja di IMIP.

“Misalnya sikap Gubernur Sulteng. Ketika korporasi masuk, Gubernur Rusdi Mastura menampilkan diri sebagai tuan rumah atas sumber daya alam di Sulteng. Akan tetapi kalau kecelakaan kerja mendadak diam. Kalau hanya sebatas ucapan duka, publik juga melakukan,” ucap Aulia kepada Tutura.Id, Rabu (27/12/2023).

Manajer Kampanye dan Advokasi Walhi Sulteng itu menyebut bahwa Gubernur Cudi seharusnya menunjukkan keberpihakan kepada para pekerja di IMIP, dengan mendesak pengakuan kecelakaan kerja dari perusahaan hingga penghentian produksi.

Terlepas dari proses investigasi maupun audit, kata Aulia, insiden kecelakaan kerja--yang sudah berulang kali terjadi--sama sekali tak menujukkan langkah konkret penyelesaian masalah oleh pemerintah jika bercermin pada kasus-kasus sebelumnya.

Ia menyebut bahwa publik tak perlu kaget, bila ujung dari investigasi ledakan smelter PT ITSS akan sama seperti peristiwa kecelakaan kerja yang menimpa Nirwana Selle dan I Made Defri Hari Jonathan, pada 22 Desember 2022, di PT Gunbuster Nickel Industry (GNI), Morowali Utara.

Kasus tewasnya dua operator crane PT GNI itu memicu  desakan pemenuhan prosedur Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) oleh perusahaan. Namun demo besar-besaran yang dimotori oleh serikat pekerja justru berujung pada kerusuhan antarpekerja pada 14 Januari 2023.

Kerusuhan itu bahkan memunculkan korban baru. Sebanyak 11 orang jadi korban dalam peristiwa tersebut, dan dua orang dikabarkan meninggal dunia.

Amirullah dan Minggu Bulu, dua pekerja yang getol menyuarakan kebutuhan pekerja itu berhadapan dengan kasus hukum. Belasan orang lainnya dijebloskan dalam terungku atas tudingan menjadi provokator.

Sebagai catatan, kecelakaan kerja berujung fatal bukan satu-satunya yang terjadi di IMIP pada tahun ini. Pada 27 April 2023, Arif dan Masriadi tewas dalam kecelakaan kerja.

Keduanya merupakan pekerja divisi dump truck (DT) PT Indonesia Guang Ching Nickel Stainless Steel Industry (IGCNCSI) itu meregang nyawa setelah tertimbun limbah nikel di pembuangan kawasan IMIP, pada 27 April 2023.

IMIP dan penegak hukum bahkan sepakat menyebut insiden ini bukan kelalaian perusahaan.

“Kasus-kasus tersebut sudah menjalani proses investigasi, tapi apa hasilnya? Ada yang menyalahkan pekerja, sedangkan lainnya tak diketahui publik. Sementara, kecelakaan kerja terus berulang. Eksplorasi nikel terus berlanjut, tanpa ada punishment dari pemerintah kepada perusahaan,” ujar Aulia.

Aulia juga menyebut bahwa keraguan atas keseriusan penyelesaian kasus kecelakaan kerja ini muncul setelah Fraksi Bersih-Bersih Sulteng bertemu dengan Pemprov Sulteng, dalam hal ini Rudi Dewanto sebagai Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan dan perwakilan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

Konon Pemprov Sulteng sekadar bilang akan berkoordinasi dengan pemerintah pusat terkait investigasi. Posisi itu justru memberi kesan mereka lepas tangan atas kasus ini.

“Tetapi kalau di DPRD Sulteng, Ketua Komisi IV Alimudin Paada menerima usulan kami soal pembentukan panitia khusus (pansus) penyelidikan kecelakaan kerja dan kerusakan lingkungan di lokasi tambang. Katanya, usulan ini akan dibahas bersama wakil rakyat lainnya pada Januari 2024,” pungkasnya.