Perkara keselamatan kerja: Buruk PT GNI, buruh terbelah
Penulis: Robert Dwiantoro | Publikasi: 19 Januari 2023 - 17:13
Bagikan ke:
TUTURA.ID - Perkara keselamatan kerja: Buruk PT GNI, buruh terbelah
Pembangunan smelter di Morowali Utara pada November 2022. (Foto: Eklesia_Magelo/Shutterstock)

Perkara keselamatan dan kesehatan kerja (K3) jadi isu paling mengemuka di PT Gunbuster Nickel Industry (GNI), Morowali Utara. Isu ini jadi satu sorotan pokok dalam demo buruh yang terjadi sejak pertengahan 2022.

Puncak demo pecah pada Sabtu (14/1/2023). Aksi mogok kerja tersebut menyulut bentrokan antarpekerja lokal dan asing yang memakan dua korban jiwa--versi lain menyebut tiga.

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah terang-terangan menyebut satu akar masalah, yakni negosiasi berlarut-larut dan minimnya respons PT GNI terhadap demo buruh. Alhasil pecah kerusuhan antarpekerja.

"Akar masalahnya ada tuntutan yang disampaikan kepada perusahaan yang belum direspons sehingga memicu terjadinya unjuk rasa yang berakhir dengan anarkis. Jadi ini lebih pada persoalan yang belum respons dengan baik oleh pihak perusahaan," kata Ida kepada wartawan di Istana Negara, Jakarta, Senin (16/1/2023).

Perkataan Menteri Ida seolah-olah menepis isu dan sentimen identitas yang hari-hari belakangan kerap mewarnai pemberitaan media massa—terutama sekali di media lokal.

Menteri Ida juga telah membentuk Tim Investigasi yang akan melakukan pengawasan atas PT GNI. Tim Investigasi ini akan bekerja dan mendampingi Tim Pengawas Ketenagakerjaan Daerah. 

Nasib buruh lokal dan asing sama saja

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Sulawesi Tengah, Arnold Firdaus, menyatakan bahwa sebelum bentrokan pecah telah terjadi seminimnya dua kali perundingan antara buruh dan perusahaan.

Arnold pun mengeluhkan sikap PT GNI yang cenderung alot dalam bernegosiasi. “Sebelum peristiwa bentrokan, PT GNI tidak kooperatif dengan kami. Bahkan untuk masuk ke sana itu ketat, mereka sangat tertutup,” kata Arnold, kepada Tutura.Id, Selasa (17/1/2023).

Hasil pengamatan Disnakertrans Sulteng juga menunjukkan bahwa sistem manajemen K3 PT GNI buruk belaka. “Ada data yang kami minta, seperti jumlah alat pelindung diri (APD). Tapi hanya data jumlah tenaga kerja yang diberikan,” keluh Arnold.

Arnold juga mengatakan bahwa Tim Investigasi yang telah dibentuk oleh Menteri Ida sedang bekerja. “Tidak ada batas waktu kerja Tim Investigasi ini, karena memang banyak pembenahan di sana. Dipastikan perusahaan akan mendapat pembinaan, termasuk optimalisasi norma K3,” ujarnya.

Aksi mogok kerja buruh PT GNI meluas pada Januari 2023, sebagai respons atas meninggalnya Nirwana dan Made Devri. Kedua pekerja itu tewas dalam peristiwa ledakan dan kebakaran yang terjadi di Smelter 2 PT GNI pada 22 Desember 2022. 

Itu juga bukan satu-satunya peristiwa kecelakaan kerja yang mengakibatkan kematian di PT GNI. Pada pertengahan 2022, dua buruh meninggal dunia dalam dua peristiwa berbeda. 

Pada 24 Juni 2022, Yaser (41) tewas setelah mengemudikan alat berat tanpa lampu hingga jatuh ke laut dengan kedalaman puluhan meter. Selanjutnya, pada 6 Juli 2022, Alif Arhan meninggal lantaran jatuh saat bekerja di Tungku 6 Smelter 1.

Selain perkara keselamatan kerja, dalam wawancara dengan Tutura.Id, Asrudin Rongka, Ketua Federasi Serikat Pekerja Nasional Indonesia (FSPNI) Morowali Utara, juga membeberkan masalah lain yang dialami buruh PT GNI.

Menurut Asrudin ada pula persoalan seperti pemotongan upah, sistem buruh kontrak, hingga soal indikasi union busting (pelarangan buruh ikut serikat pekerja). 

Guna meluaskan perspektif, Tutura.Id mengobrol pula bersama seorang periset perburuhan asal Tiongkok. Ia banyak mengumpulkan testimoni dari para pekerja Tiongkok di Morowali Utara selama melakukan riset.

Sarjanawan yang meminta hak untuk merahasiakan identitas itu menyatakan bahwa situasi kerja yang dialami para pekerja Tiongkok sesungguhnya tak jauh berbeda. Di mata perusahaan, kata periset ini, semua buruh sama.

Ia mengatakan tak ada hak istimewa yang didapat oleh buruh Tiongkok, meskipun PT GNI merupakan anak perusahaan baja asal Negeri Tirai Bambu, Jiangsu Delong Nickel Industry Co. Ltd.

Ia memberi contoh soal kualitas alat pelindung diri (APD) yang sama buruknya. “APD pekerja di sana kualitasnya buruk, cuma disediakan satu set per tahun, tidak seperti IMIP yang menyediakan dua set setiap tahun," katanya. "Di PT GNI, keselamatan kerja hanya pertunjukan saja (baca: ala kadarnya)."

Buruh Tiongkok juga bisa dihukum dengan pemotongan upah. Pada Desember 2022, setidaknya 17 buruh Tiongkok dipotong upahnya, seperti disampaikan oleh periset yang kami wawancarai.

Contoh lain, buruh Tiongkok bahkan bisa dihukum dengan ditempatkan di ruang gelap. “Oknum di sana bisa menempatkan buruh Tiongkok yang dia tidak suka secara acak di salah satu ruangan gelap. Manajemen seperti ini sangat mengancam keselamatan kerja buruh Tiongkok” ujarnya.

Tekanan kerja nan berat dan situasi kerja tak kondusif juga diduga jadi penyebab kasus bunuh diri. Pada bulan Mei dan Juni 2022, misalnya, terjadi dua kasus bunuh diri pekerja Tiongkok di PT GNI.

Tanggapan PT GNI

PT GNI selama ini memang irit bicara. Mereka pernah mengeluarkan pernyataan pada 13 Januari 2023. Pernyataan yang dirilis guna merespons demonstrasi buruh itu melempar janji perbaikan aspek K3.  

“…Akan terus memperbaiki sistem K3 yang ada dalam perusahaan, salah satunya dengan terus melengkapi kebutuhan APD kepada pekerja sesuai dengan standarisasi dan kebutuhan kerja karyawan,” demikian petikan surat yang diteken oleh Head of HR Department, Muknis Basri Assegaf.

Frasa “melengkapi kebutuhan APD” sedikit banyak telah menunjukkan cela pada sistem manajemen K3 di PT GNI. Selain itu perusahaan juga menjanjikan akan memasang sirkulasi udara yang dibutuhkan khususnya di daerah gudang ore (bahan baku sebelum diolah). 

Meski perkara keselamatan kerja ini telah menuai sorotan dari banyak pihak, dalam dua rilis pers terpisah yang diterbitkan atas nama direksi PT GNI, pihak perusahaan sama sekali tak menyinggung perkara keselamatan kerja. 

Kedua rilis tersebut semata-mata merespons situasi pasca-bentrokan; tetapi abai pada akar masalah yang memicunya.

Bagaimana perasaanmu setelah membaca artikel ini?
Suka
2
Jatuh cinta
0
Lucu
0
Sedih
0
Kaget
0
Marah
0
Mungkin tertarik
TUTURA.ID - Kaleidoskop 2023: Hukum Kriminal
Kaleidoskop 2023: Hukum Kriminal
Darurat kekerasan seksual jadi salah satu fokus pemberitaan di Sulteng kurun 2023. Selain itu hadir…
TUTURA.ID - Tambang nikel skala besar belum bikin warga Sulteng sejahtera
Tambang nikel skala besar belum bikin warga Sulteng sejahtera
Aktivitas tambang nikel ada di daerah. Namun bagi hasilnya lebih banyak ke pusat. Warga masih…
TUTURA.ID - Selintas cerita Poboya dan emas dalam Suku Kaili
Selintas cerita Poboya dan emas dalam Suku Kaili
Kawasan Poboya dulunya disebut Binangga Mpondo. Tempat migrasi To' Kaili Tara. Akibat silau emas, kini…
TUTURA.ID - Menggalakkan pendanaan ekologis dalam kebijakan lingkungan di Sulawesi Tengah
Menggalakkan pendanaan ekologis dalam kebijakan lingkungan di Sulawesi Tengah
Yayasan Sikola Mombine bersama Dinas Lingkungan Hidup Sulteng mengadakan lokakarya yang mendorong pemda memanfaatkan anggaran…
TUTURA.ID - Darurat Kekerasan Seksual Di Sulteng