Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Sulteng melalui unggahan di Instagram (14/9/2023), merilis rangkuman "Daftar Opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi, Kota, dan Kabupaten di Sulawesi Tengah tahun anggaran 2022".
Hasilnya ada 12 daerah yang meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian alias WTP. Sementara Pemerintah Kabupaten Donggala dan Banggai Kepulauan beroleh predikat Wajar Dengan Pengecualian (WDP).
Dua tahun silam, kedua daerah yang terletak di barat dan timur Sulteng ini kompak mendapat opini serupa.
Menelisik lebih ke belakang, tepatnya saat tahun anggaran 2017 dan 2018, keduanya juga mendapat opini WDP. Sementara pemda lainnya mendapat penilaian beragam. Ada yang tetap, ada pula yang naik.
Pada tahun 2017, selain Donggala dan Bangkep, ada juga Toli-Toli, Parigi Moutong, Poso, dan Morowali yang mendapat opini WDP. Tahun 2018, empat daerah terakhir menunjukkan perkembangannya dengan meraih opini WTP.
Sebenarnya Donggala tak pernah tak mendapat opini WDP. Daerah ini bahkan sempat meraih empat kali opini WTP kurun 2014-2022.
Peningkatan bertahap ditunjukkan oleh Morowali Utara. Pada 2017, BPK tidak memberikan pendapat (TMP) terhadap daerah ini.
Setahun kemudian naik mendapat opini WDP, lalu meraih opini WTP pada tahun 2019 sebagai prestasi pertama kali. Opini WTP itu konsisten didapatkan hingga tahun anggaran 2022.
Catatan paling apik hanya ditunjukkan oleh Pemprov Sulteng yang meraih opini WTP selama 10 tahun berturut-turut, terhitung antara tahun 2012-2022. Paling mendekati rekor ini adalah Kota Palu dengan opini WTP tujuh kali berturut-turut.
Lihat postingan ini di Instagram
Seberapa penting opini WTP bagi pemerintah dan publik?
Lis opini ini diterbitkan oleh BPK sebagai lembaga negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.
Opini pemeriksa diberikan berdasarkan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia, antara lain entitas ekonomi, unit satuan moneter (mata uang), rentang waktu yang digunakan dalam laporan keuangan, dan biaya historis.
Kemudian, ada empat jenis opini yang diberikan pemeriksa, yaitu WTP (Wajar Tanpa Pengecualian), WDP (Wajar Dengan Pengecualian), TW (Tidak Wajar), dan TMP (Tidak Memberikan Pendapat).
Opini WTP artinya menyatakan bahwa laporan keuangan entitas yang diperiksa, menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tertentu sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.
Sementara opini WDP diterbitkan jika sebagian besar informasi dalam laporan keuangan bebas dari salah saji material, kecuali untuk rekening, atau item tertentu yang menjadi pengecualian.
Lalu, opini TW bermakna bahwa laporan keuangan entitas yang diperiksa tidak menyajikan secara wajar posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tertentu.
Terakhir, opini TMP diberikan ketika pemeriksa atau auditor tidak mendapatkan bukti yang cukup dan tepat sebagai dasar opini.
Meski banyak entitas, entah itu lembaga negara atau bukan, berlomba meraih opini WTP yang menempati level tertinggi dalam hal pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, bukan berarti penerimanya bebas dari catatan merah.
Contohnya hasil pemeriksaan terhadap laporan keuangan pemerintah daerah Pemprov Sulteng yang mencatat adanya tiga perbaikan, seperti potensi wajib pajak senilai Rp3,62 miliar yang belum dilaporkan, potensi kekurangan pajak air permukaan sebesar Rp1,33 miliar, dan kelebihan pembayaran volume pekerjaan belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan senilai Rp2,97 miliar.
Meraih predikat opini WTP bisa memberikan manfaat bagi pemerintah daerah dari sisi anggaran. Pasalnya ini menjadi salah satu kriteria utama mendapat suntikan Dana Insetif daerah (DID) dari pemerintah pusat. Nominalnya tentu saja bisa berbeda tiap tahun dan tiap daerah.
DID yang bersumber dari APBN bisa dipakai untuk kepentingan publik dengan skala terbatas, seperti pemulihan ekonomi, dukungan dunia usaha, atau upaya untuk menurunkan inflasi daerah.
Selain itu, daftar opini yang dilansir BPK saban tahun bisa menjadi acuan masyarakat untuk melihat sejauh mana keterbukaan informasi yang dilakukan pemerintah daerah terkait pengelolaan keuangan.
daftar opini opini wtp wdp pemeriksaan keuangan bpk donggala banggai kepulauan sulteng
