Penyintas bencana gempa, tsunami, dan likuefaksi 2018 berhak beroleh ganti rugi berupa hunian baru. Ia biasa disebut dengan hunian tetap alias huntap.

Akan tetapi tidak semua penyintas bisa beroleh huntap. Salah satu syaratnya adalah penyintas harus berstatus pemilik tanah yang dibuktikan dengan kepemilikan sertifikat. Perkara sertifikat ini kerap jadi satu pangkal perdebatan dalam pemenuhan hak penyintas. Alhasil sebagian penyintas hingga kini masih berdiam di hunian sementara atau huntara. 

Huntap di Palu berposisi cukup jauh dari permukiman awal yang menjadi titik bencana. Itu artinya jauh dari tepi pantai; plus berjarak pula dari lokasi likuefaksi. Tentu saja harapannya agar para penyintas aman dari bencana gempa yang bisa berulang.

Konsep aman ini sesuai dengan amanah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman. Relokasi permukiman penyintas merupakan bagian dari mitigasi untuk pengurangan risiko bencana. Pembangunan huntap pun sudah selayaknya memerhatikan aspek kebencanaan.

Ketentuan lain tentang kelayakan (baca: boleh atau tidak) suatu kawasan menjadi area tempat tinggal telah tercantum dalam Peta Zona Rawan Bencana. Peta itu memuat arahan zonasi ruang rawan bencana, yang terdiri dari Zona 1 (pengembangan), Zona 2 (bersyarat) Zona 3 (terbatas), dan Zona 4 (terlarang).

Masalahnya, dua area huntap di Palu masuk lokasi rawan bencana, yakni: Huntap Duyu dan Huntap Tondo.

Huntap Duyu: Langganan puting beliung

Ancaman bencana di Huntap Duyu jelas terlihat dalam Peta Zona Rawan Bencana. Kawasan ini berada di tipologi zona terbatas atau berwarna oranye.

Pada deskripsinya, kawasan oranye itu dimaknai sebagai "zona rawan gempa bumi tinggi." Tak heran bila area ini terlarang untuk "pembangunan baru fungsi hunian serta fasilitas penting dan berisiko tinggi." Dari deskripsi itu saja, kawasan ini berpotensi tinggi terpapar kerusakan bila terjadi gempa bumi pada kemudian hari. 

Bila pun ada pembangunan kembali fungsi hunian di zona terbatas ini, ia harus memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI) 1726, yang mengatur tata cara perencanaan ketahanan gempa untuk struktur bangunan gedung dan nongedung.

Proyek pembangunan Huntap Duyu berada di bawah kendali Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Permukiman ini dibangun di atas lahan 14,1 hektare, dengan total rumah 230 unit. Adapun yang mengerjakan huntap itu adalah PT Wijaya Karya Beton. Pengerjaannya selesai pada Maret 2021.

Ketua Forum Pengurangan Risiko Bencana Kota Palu, Ridwan Lapasere menyebut bahwa berdirinya Huntap Duyu mengambarkan kondisi yang dilematis dalam penyediaan huntap. Pemerintah memerlukan lahan untuk bikin huntap, tetapi kerap terbentur legalitas status tanah secara hukum.

Pada akhirnya, kata Iwan, pemerintah memilih untuk memprioritaskan pembangunan huntap yang punya alas hukum, sedangkan faktor risiko bencana cenderung dinomorduakan.

Belakangan, setelah terbangun, Huntap Duyu justru punya catatan peristiwa bencana yang terjadi saban tahun. Ia jadi langganan puting beliung. Pun pernah diterjang banjir.

Lagi pula, bila hendak melihat dari penamaan kawasan, kata “Duyu” dalam Kamus Kaili Ledo, berarti longsor. Penamaan itu mengindikasikan kerawanan lain berupa tanah runtuh alias longsor.

Huntap Tondo: Risiko banjir dan kekeringan

Huntap Tondo dibangun oleh Yayasan Kemanusiaan Buddha Tzu Chi, satu organisasi nirlaba yang bergerak di bidang sosial kemanusiaan. Ada 1.500 unit hunian yang dibangun di atas lahan seluas 45 hektare. Pengerjaannya rampung pada Desember 2020.

Dalam Peta Zona Rawan Bencana, Huntap Tondo masuk dalam Zona 1 (pengembangan) dan Zona 2 (bersyarat).

Kerawanan bencana di lokasi ini berupa banjir. Pada 31 Agustus 2022, banjir di Huntap Tondo masuk dalam pemberitaan Liputan6. Kami mencatat sekurang-kurangna ada empat kali peristiwa banjir yang terjadi di Huntap Tondo. 

Area permukiman baru ini juga punya anomali. Saat hujan, kawasan itu rentan banjir. Di sisi lain, seperti pernah dilaporkan oleh Kabar Selebes, Huntap Tondo punya masalah krisis air bersih.

Sejak bertahun-tahun lalu, wilayah di sekitar Huntap Tondo memang dikenal sebagai langganan kekeringan, terutama bila musim kemarau tiba. 

***

Ketua Forum Pengurangan Risiko Bencana Kota Palu, Ridwan Lapasere mengatakan bahwa pelbagai kejadian bencana di atas telah mengindikasikan kelemahan dalam pembangunan huntap yang tidak berlandaskan riset mendalam--terutama pada aspek kajian risiko bencana.

Kini nasi sudah menjadi bubur. Huntap telah berdiri. Ratusan kepala keluarga sudah menempatinya. Iwan pun hanya bisa berharap agar pemerintah punya skema mitigasi bagi para penyintas yang telanjur menempati huntap, terlebih di Huntap Tondo dan Huntap Duyu.

“Walaupun pemerintah punya alasan tidak punya lokasi lain, mestinya ditekankan di awal bahwa lokasi tersebut rawan agar punya langkah mitigasi,” katanya.