Hidayat Lamakarate baru saja menepi dari rutinitas kesehariannya ketika menerima kunjungan Tutura.Id di Roemah Balkot, Palu, Selasa (11/7/2023) petang.

Sehari sebelumnya, Hidayat menerima permintaan kami untuk interviu. Kafe yang jadi tempat tongkrongan kami memang sengaja dipilih oleh Hidayat.

Sepanjang interviu yang berlangsung hampir satu jam itu, beberapa kali percakapan kami terinterupsi oleh pengunjung yang datang menyapa. Bahkan, pengunjung berseragam khaki khas pegawai negeri sipil (PNS) datang beri salam dan hormat untuk Hidayat.

Maklum, lebih dari 20 tahun lamanya imaji birokrat melekat pada sosok Hidayat. Lebih-lebih ia pernah mengemban amanah sebagai sekretaris daerah provinsi (sekdaprov) Sulteng, jabatan tertinggi seorang PNS di level pemerintahan daerah.

Baru sekitar tiga tahun terakhir, citra sebagai insan politik melekat pada putra kedua Baso Lamakarate, Wali Kota Palu (2000-2004). Itu karena Hidayat maju sebagai calon gubernur (cagub) dalam kontestasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Sulteng 2020.

Ia maju bersama Bartholemeus Tandigala sebagai calon wakil gubernur (cawagub). Duo ini diusung Partai Gerindra dan PDI Perjuangan. Namun suratan takdir belum tertulis untuk Hidayat-Barto. Pasangan Rusdy Mastura-Ma’mun Amir yang jadi kampiun.

Belakangan, sejumlah baliho menampilkan sosok ketua Palang Merah Indonesia (PMI) Sulteng ini dengan tagline “Insya Allah Gubernur Sulteng 2024”.

Namun, kans kader Partai Gerindra Sulteng ini juga bersemuka rintangan di internal partai besutan Prabowo Subianto itu. Pasalnya, Gubernur Rusdy “Cudy” Mastura yang didaulat menjadi ketua Dewan Penasehat Partai Gerindra Sulteng diisukan akan kembali bakal maju lagi demi mempertahankan kursi Sulteng 1.

"Di pilkada ke depan, kalau ternyata Pak Cudy yang memakai Partai Gerindra, barulah pada saat itu saya akan menyatakan sikap kepada Pak Longki Djanggola sebagai ketua DPD dan pengurus. Saya akan pamit, dan mau cari jalan lain,” ujar Hidayat menanggapi isu majunya Rusdy Mastura di Pilkada Sulteng 2024.

Pada sore hari nan mendung, ditemani hidangan kopi susu, dan kudapan pisang goreng, Hidayat blak-blakan kepada Tutura.Id mengenai rencana politiknya menghadapi Pemilu dan Pilkada 2024.

Anda lebih sering menggunakan atribusi sebagai ketua PMI Sulteng alih-alih anggota atau kader Partai Gerindra Sulteng, apa alasannya?

Karena kemanusiaan. Jiwa saya ada di situ. Saya senang di PMI, karena semangat kerelawanannya itu tinggi.

Sejak saya bertugas di Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Palu yang membantu gerakan kebersihan itu relawan. Bekerjasama dengan mereka, tanpa meminta dibayar, itu sangat menyentuh. Suasana itu juga terjadi di PMI, terutama ketika masa-masa pascabencana Pasigala 2018 silam.

Saya memang terdaftar sebagai kader Partai Gerindra. Saya juga sempat minta dijadikan juru kampanye untuk pemenangan Prabowo, tetapi belum mendapat respon.

Belum lama ini, beredar baliho Anda dengan tagline “Insya Allah Gubernur Sulteng 2024”. Apakah ada maksud tertentu di balik tagline itu?

Dulu saya pakai tagline "Calon Gubernur Sulteng 2020." Akhirnya jadi calon betulan. Hari ini, kalau saya bilang "Gubernur Sulteng 2024" kesannya terlalu sombong, dan mendahului Yang Maha Kuasa.

Karenanya, saya gunakan kata-kata wajib dalam setiap hal yakni, Insya Allah. Artinya jika Allah berkehendak. Kata Insya Allah ini menggugurkan semua kesombongan dan pikiran orang-orang bahwa kita mendahului Yang Maha Kuasa.

Apakah itu bisa dianggap sebagai satu sikap percaya diri; bahwa Anda bisa jadi gubernur Sulteng 2024?

Ini rasa percaya diri. Bukan sombong. Makanya saya pakai “Insya Allah Gubernur Sulteng 2024.” Kalau sekadar calon gubernur, untuk apalagi? Kan sudah pernah? Kalau pakai kata calon, nanti berhenti di situ lagi. Hahaha.

Coba kita lihat kandidat lain, mereka belum berani. Masih pakai kata calon, sama seperti saya di Pilkada Sulteng 2020.

Maksudnya, peluang Anda lebih tinggi dibanding kandidat lain?

Selain saya, yang secara frontal menyatakan sikap untuk maju sebagai gubernur Sulteng 2024, ada Anwar Hafid dan Mohamad Irwan. Belakangan saya dengar Hadianto Rasyid juga mau. Ketiganya masih mengamankan posisi. Ada yang anggota DPR, wali kota, dan bupati.

Sebenarnya, mereka itu tidak etis memasang baliho calon gubernur. Sejauh ini hanya saya, satu-satunya kandidat yang bebas dan merdeka mau kampanye. Bandingkan dengan kandidat lain yang masih pakai kalimat yang kira-kira bunyinya: Menuju calon gubernur Sulteng 2024.

Maksud Anda kandidat lain terindikasi menggunakan jabatan, dan fasilitas negara untuk kepentingan pribadi? 

Ada yang bertanya sama saya, "Kenapa tidak pasang baliho seperti yang lain?"

Saya jawab, "Apa yang dorang bikin sekarang, sudah pernah saya bikin lalu. Entah itu dukungan politik atau fasilitas."

Apakah posisi atau jabatan itu memang menguntungkan dalam proses sosialisasi?

Coba bandingkan seberapa besar, dan kuatnya jaringan seorang sekdaprov dibanding kepala daerah atau anggota DPR?

Ketika menjabat sekdaprov, saya punya ruang untuk menjangkau semua Sulteng. Saya bisa undang camat, bikin pertemuan dengan kepala desa, dan badan permusyawaratan desa (BPD)--termasuk menyampaikan niat politik. Sekelas kepala dinas, kepala bidang, dan kepala seksi kalau mau bikin kegiatan tinggal minta foto saya dicetak di spanduk atau baliho.

Bahkan, Pak Longki saat masih menjabat gubernur secara terbuka mendukung saya. Tapi hasilnya, saya belum jadi gubernur Sulteng.

Jadi siasat politik seperti itu belum tentu berhasil?

Tidak efektif, dan efisien. Itu karena daya, dan jangka waktu ingatan masyarakat di Sulteng masih pendek. Itu alasannya, saya juga belum bergerak masif ke daerah-daerah.

Sebagai contoh, kalau kita pasang baliho sekarang saja, 3-4 bulan kemudian gambar dan namanya sudah pasti kabur. Selain itu, dibutuhkan tim sukses yang strukturnya terbentuk sampai ke akar rumput.

Kalau saya tidak akan mampu membiayai kegiatan politik itu. Beda cerita dengan kandidat lain yang punya fasilitas. Boleh dibilang saat ini, hanya saya kandidat bersahaja. Hahaha.

Pada Pilkada Sulteng 2020, Longki Djanggola terbuka mendukung Anda sebagai calon gubernur. Bagaimana respons beliau terkait keinginan Anda untuk kembali maju di Pilkada Sulteng 2024?

Beliau (Longki) sebagai ketua Partai Gerindra Sulteng pernah bilang, “Partai Gerindra Sulteng sekarang ada Pak Rusdy Mastura, dan masih berniat maju lagi. Bagaimana sikapmu?”.

Saya jawab bahwa saya tetap kader, selama beliau (Longki) masih di Partai Gerindra. Alasannya, Pak Longki dan Partai Gerindra pernah mengusung saya sebagai calon gubernur Sulteng 2020. Membantu membesarkan nama saya.

Selain itu, istri saya (Winiar Hidayat Lamakarate) adalah anggota DPRD Sulteng dari Partai Gerindra. Jadi, tidak mungkin saya keluar dari Partai Gerindra; demi menunjukkan loyalitas saya kepada Pak Longki dan Partai Gerindra.

Lantas, apa yang Anda lakukan sebagai kader Partai Gerindra? Anda ikut bekerja membesarkan partai? 

Rencana jangka pendek saya adalah memenangkan Prabowo Subianto, Partai Gerindra, dan menjadikan Pak Longki Djanggola anggota DPR RI. Kalau semua ini sudah saya lakukan, paripurnalah tugas saya.

Bagaimana jika pada akhirnya Partai Gerindra memilih figur lain untuk Pilkada Sulteng 2024?

Di pilkada ke depan, kalau ternyata Pak Cudy yang memakai Partai Gerindra, barulah pada saat itu saya akan menyatakan sikap kepada Pak Longki Djanggola sebagai ketua DPD dan pengurus. Saya akan pamit, dan mau cari jalan lain.

Kalau itu yang terjadi, bukan berarti saya meninggalkan partai. Namun partai yang tidak mengakomodir saya. Karena saya punya cita-cita, saya akan keluar untuk mencari dukungan partai lain supaya bisa maju.

Berarti sudah ada partai politik lain yang siap menampung Anda?

Saya sempat ditawari langsung oleh Pak Ahmad Ali (Wakil Ketua Partai NasDem) untuk menjadi ketua Dewan Penasehat Partai NasDem Sulteng, jabatan yang ditinggalkan oleh Pak Rusdy Mastura. Akan tetapi, saya menolak karena masih harus menjalankan tugas sebagai kader Partai Gerindra.

Jadi Anda punya harapan tinggi kepada Partai Gerindra?

Sekali lagi tugas saya adalah berusaha memenangkan Prabowo Subianto, dan Partai Gerindra di Sulteng. Dan jika takdir Pak Longki Djanggola terpilih sebagai anggota DPR RI, maka selesailah tugas dan kewajiban saya.

Setelah itu, kalau Partai Gerindra merasa tidak penting untuk saya berada di situ, karena mau mengusung yang lain, silakan.

Sejauh ini apakah Anda sudah berkomunikasi dengan Gubernur Cudy?

Sabtu, 8 Juli 2023, ketika sedang di Jakarta, saya sempatkan waktu bertemu dengan Pak Gubernur Cudy.

Kondisi beliau sangat sehat. Kami mengobrol lama. Beliau bilang, kalau kondisinya memungkinkan, dia pasti akan maju lagi di Pilkada Sulteng 2024. Saya mempersilakan. Tidak ada yang boleh melarang. Perihal dari sisi kesehatan biar nanti rumah sakit yang urus.

 

 

 

 

 

View this post on Instagram

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A post shared by Dr.H MohHidayatLamakarate M.si (@hidayatlamakarate)

Tadi Anda menyebut diri sebagai kandidat bersahaja alias minim logistik politik. Bukankah Anda sempat menjadi komisaris PT Bank Sulteng. Juga diisukan menjadi komisaris PT Citra Palu Minerals (CPM)?  

Ada tiga konteks berbeda. Pertama, keseharian saya banyak disibukkan dengan bertani dan berkebun di Kecamatan Marawola, Kabupaten Sigi. Wajar saya bilang tidak punya keunggulan logistik dibanding kandidat lain.

Kedua, soal jabatan di PT Bank Sulteng, pada Maret 2022, dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), saya ditetapkan sebagai calon komisaris utama, dan berhasil lolos fit and proper test (Desember 2022). Tetapi, sudah Maret 2023, bukannya dilantik, saya malah diusulkan kembali menjadi calon komisaris biasa, dan mengulang fit and proper test. Mungkin saya memang tidak dibutuhkan, dan akhirnya memilih untuk tidak meneruskan proses tersebut.

Ketiga, soal isu jabatan di PT CPM. Waktu terjadi bentrokan antara korporasi, kepolisian, dan warga Poboya, saya dihubungi pihak perusahaan untuk ikut membantu menyelesaikan masalah. Dalam persoalan ini, saya berposisi sebagai penengah. Kemudian saya diberi kuasa menjadi negosiator. Sekitar 18 hari, tanpa paksaan Polri dan TNI, jalan yang ditutup, dibuka kembali oleh warga Poboya.

Hingga masalah itu selesai, saya tidak menerima dan meminta kompensasi dari PT CPM. Baik itu uang apalagi jabatan.

Belakangan Pemprov Sulteng gencar mempromosikan "Negeri Seribu Megalit", bagaimana tanggapan Anda?

Apa yang ada di dalam pikiran Pak Gubernur Cudy, dan jajaran Pemprov Sulteng soal promosi "Negeri Seribu Megalit" sudah ada dalam pikiran saya sejak dulu. Menurut saya, program ini memiliki nilai tinggi untuk menjadikan Sulteng mendunia. Karena situs megalit yang tersebar di Sulteng tidak dimiliki tempat lain.

Berdasarkan pengalaman selama ini, berarti Anda punya keyakinan kuat menjadi gubernur Sulteng 2024?

Pada Pilkada Sulteng 2020 banyak yang meragukan kami. Pasangan saya bahkan tidak direkomendasikan oleh banyak pihak, termasuk lembaga survei internal kami. Tetapi, akhirnya kami ditetapkan sebagai pasangan cagub-cawagub di Pilkada Sulteng 2020.

Selain itu, sejumlah lembaga survei--termasuk lembaga survei internal--memprediksi suara kami hanya 27-29 persen dari total daftar pemilih tetap (DPT). Tetapi kami bisa meraup persentase suara sebesar 40,4 persen, hanya berjarak 9,6 persen dari pasangan Rusdy-Ma’mun. Sekarang semuanya saya kembalikan kepada Yang Maha Kuasa.

Angka 40 persen itu cukup siginifikan; bagaimana cara Anda merawatnya?

Tentu kalau ada yang berkomunikasi, saya dengarkan. Kalau ada yang meminta bantuan, sebisanya saya membantu. Kalau kebetulan lagi turun ke daerah-daerah pasti sempatkan waktu bertemu.

Bahkan yang tidak memilihpun, selama bisa saya cari jalan keluar atas masalahnya, pasti saya bantu.