Rusdy Mastura dan Ma'mun Amir dilantik sebagai gubernur serta wakil gubernur Sulawesi Tengah pada Rabu, 16 Juni 2021, di Istana Negara, Jakarta. 

Sebelumnya, pasangan ini sukses jadi pemenang Pilkada Sulteng 2020, dengan menawarkan visi misi yang berfokus pada kesejahteraan dan kemajuan Sulteng. Hal itu kiranya termuat dalam visi yang digaungkan, “Gerak cepat menuju Sulteng lebih sejahtera dan lebih maju.”

Setelah dilantik, visi misi Cudy-Ma’mun dituangkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Sulteng 2021-2026. Adapun landasan hukum dokumen RPJMD Sulteng 2021-2026 ialah Perda Sulteng Nomor 13 Tahun 2021.

Tahun 2022 sudah berlalu. Cudy-Ma’mun pun sudah hampir dua tahun menjabat. Tutura.Id mewawancarai Ahlis Djirimu, pakar ekonomi Universitas Tadulako, guna mengukur realisasi pelaksanaan visi misi Cudy-Ma’mun pada 2022. 

Pengajar Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan Untad itu mengajukan apa yang disebutnya sebagai “indikator utama” untuk mengukur pencapaian Cudy-Ma’mun.

Sebagai catatan, dalam dokumen RPJMD Sulteng 2021-2026, Cudy-Ma'mun mencantumkan “15 Indikator Kinerja Utama Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.” Ahlis lantas menyarikannya jadi enam indikator utama.

Dalam kacamata Ahlis, sembilan tolok ukur lain bersilangan alias sudah termuat dalam enam indikator utama. Adapun ukuran yang dipakai berbasis pada pelbagai laporan Badan Pusat Statistik (BPS) 2022.

Berikut penjabaran enam indikator utama yang bisa jadi basis guna menilai kinerja Cudy-Ma’mun.

Indeks Pembangunan Manusia

RPJMD Sulteng mencantumkan angka 69,74 sebagai target Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Adapun capaian pada 2022 menunjukkan skor IPM tembus 70,28.

“Ini termasuk prestasi bagus,” kata Ahlis Djirimu. Meski demikian, pemegang gelar doktor dari Universitas de Nice Sophia Antipolis itu membubuhkan sejumlah catatan kritis.

Menurutnya skor IPM terdongkrak karena aktivitas pertambangan, terutama di Morowali. Pasalnya, IPM turut dipengaruhi angka pengeluaran per kapita yang mencapai Rp9,7 juta per tahun. Kenyataannya, kata Ahlis, tidak semua warga Sulteng punya pengeluaran setinggi itu. 

Data BPS 2022 menunjukkan hanya empat daerah tingkat dua di Sulteng yang punya pengeluaran per kapita di atas angka rerata Sulteng, yakni: Palu (Rp15,1 juta), Morowali (Rp11,2 juta), Morowali Utara (Rp10 juta), dan Banggai (Rp9,9 juta). Lalu ada sembilan kabupaten yang berada di bawah nilai pengeluaran per kapita Sulteng.

Tutura.Id mencatat sektor pendidikan juga perlu diperhatikan dalam aspek IPM. Sulteng cuma punya harapan lama sekolah 13,32 tahun; dan rerata lama sekolah 8,89 tahun. Angka itu tak bergerak dari 2021 ke 2022 alias stagnan.

Pertumbuhan ekonomi 

Pada indikator pertumbuhan ekonomi, pemerintahan Cudy-Ma’mun menargetkan angka 9,50 persen pada 2022. Realisasinya, sebagaimana termuat dalam publikasi BPS, mencapai 13,83 persen.

Ahlis kembali menyebut pertambangan sebagai sektor dengan sumbangsih terbesar. “Boleh saya katakan semu, karena yang menunjang itu (hanya) dari sektor pertambangan,” kata Ahlis.

Data BPS memang menunjukkan bahwa sumbangsih terbesar datang dari industri pengolahan serta pertambangan dan penggalian. Pengolahan merujuk pada pemurnian bahan galian (smelting).  

Ahlis juga bilang bahwa pertumbuhan ekonomi dapat dikatakan berhasil bila angka kemiskinan bisa ditekan. Masalahnya masih ada 388 ribu penduduk miskin di Sulteng.

Tingkat pengangguran terbuka

Nilai 3,07 persen pada 2022 jadi target RPJMD Sulteng. Indikator tersebut berhasil terealisasi di angka 3,00 Persen.  

“Tapi ada problem di sini. Anggaran tidak berpihak pada tenaga kerja. Ini terjadi karena pemerintah tidak menganut paradigma uang mengikuti program dan program mengikuti hasil. Pemerintah masih menganut uang mengikuti fungsi,” tutur Ahlis.

Ahlis juga mengingatkan bahwa angka pengangguran terbuka tidak boleh dilihat dengan kacamata kuda. Perlu menengok lebih dalam perihal siapa saja yang masih menganggur.

Misal, dalam dokumen Sulteng dalam Angka (BPS, 2022), masih ada pengangguran terdidik, yakni lulusan SMA (24 ribu), dan perguruan tinggi (9 ribu). “Ini juga jadi autokritik kita di Untad. Berarti Untad masih menciptakan banyak pengangguran,”  kata Ahlis.

Penduduk miskin

RPJMD Sulteng menargetkan jumlah penduduk miskin turun jadi 12,18 persen (2022) dari 13 persen (2021).

Target itu urung tercapai. BPS Sulteng melaporkan bahwa persentase penduduk miskin di Sulteng mencapai 12,33 persen pada Maret 2022. Meleset 0,20 persen dari target Cudy-Ma’mun. Dalam angka, jumlah penduduk miskin mencapai 388 ribu (Maret 2022) meningkat dari 381 ribu (September 2021). 

Menurut Ahlis perkembangan industri pertambangan dan pengolahan bikin pendapatan cenderung berpusar pada penduduk yang bekerja di sektor tersebut. 

Di sisi lain, Tim Cudy-Ma'mun pernah mengklaim bahwa pihaknya berhasil menekan angka kemiskinan hingga 0,67 persen. Dari 13,00 persen (Maret, 2021) tersisa 12,33 persen (Maret, 2022).

Ada perbedaan cara melihat data meski kedua statistik bersumber dari BPS. Tim Cudy-Ma’mun pakai jangka setahun. Sedangkan Ahlis gunakan waktu enam bulan. 

Sebagai catatan, Cudy-Ma’mun baru dilantik pada Juni 2021. Sedangkan basis penghitungan BPS sudah dimulai per Maret 2021. Bila pun dirasa sebagai keberhasilan, tak semua proses pencapaian itu terjadi di masa Cudy-Ma’mun.

Ahlis kasih saran untuk mendorong sektor pertanian demi menekan angka kemiskinan. Pasalnya, pada sektor inilah komposisi penduduk berpendapatan rendah berada. Bila tetap berfokus pada pertambangan, maka hasilnya hanya terasa di warga berpendapatan menengah dan atas. 

Guna menekan angka kemiskinan, sebut Ahlis, perlu dibuat kebijakan seperti penyangga harga, diversifikasi pangan, padat karya, hingga kredit usaha rakyat.

Indeks Gini

Indeks Gini merupakan satu perhitungan untuk menggambarkan ketimpangan pendapatan. Bila hasilnya mendekati angka 1, maka semakin timpang. Sebaliknya, jika mendekati angka 0 artinya kian merata atau imbang.

Dalam RPJMD Sulteng 2021-2026, Indeks Gini ditargetkan sebesar 0,24 pada 2022. Sementara berdasarkan laporan BPS Sulteng, realisasinya malah 0,30 (Maret, 2022).

Atas pencapaian Indeks Gini itu, Ahlis mengklaim ada 1 persen penduduk Sulteng yang menguasai 30,8 persen kekayaan Sulteng. Meski begitu, kata Ahlis, ketimpangan pendapatan di Sulteng masih tergolong rendah.

Indeks kualitas lingkungan hidup

Hingga saat ini, belum ada rilis seputar indeks kualitas lingkungan hidup terbaru. Alhasil sulit untuk menentukan tercapai atau tidaknya target pada indikator RPJMD Sulteng. Bila mengacu target, Sulteng berharap dapat poin 79,00 (2022) naik dari 77,53 (2021).

Ahlis Djirimu mengatakan bahwa misi Cudy-Ma’mun tentang lingkungan hidup baru akan berjalan pada tahun ini. Ia merujuk pada program perwujudan misi, “Menjaga harmonisasi manusia dan alam, antarsesama manusia sebagai wujud pembangunan berkelanjutan.”

Lepas dari itu, barangkali bisa menilik sejumlah catatan dari  WALHI Sulteng. Organisasi nonpemerintah yang berfokus pada isu lingkungan itu menyebut bahwa telah terjadi serangkaian gejala menurunnya kualitas lingkungan hidup di Sulteng.

Misalnya, lewat aktivitas perusahaan tambang yang menggunakan dinamit untuk pembongkaran bukit berbatu. WALHI Sulteng menunjuk aktivitas itu dilakukan PT Stardust Estate Investment, salah satu tenant di PT Gunbuster Nickel Industry, Petasia Timur, Morowali Utara.

Proyek Kawasan Pangan Nusantara (KPN) yang sering digembar-gemborkan oleh Cudy-Ma’mun juga berpotensi bersinggungan dengan hutan lindung. Belum lagi melihat deforestasi dari aktivitas perkebunan sawit dan pertambangan. 

“Kalau diberi nilai 1 sampai 10, skornya ada di angka 3,” kata Sunardi Katili, Direktur Walhi Sulteng, memberi penilaian ihwal kualitas lingkungan hidup di Sulteng. 

Catatan lain dari Ekspedisi Sungai Nusantara 2022 yang dilakukan Ecoton menunjukkan bahwa Sulteng masuk dalam lima provinsi paling tinggi kontaminasi partikel mikroplastik. Terdapat 417 partikel mikroplastik pada 100 liter air. Cemaran mikroplastik ini bahkan bisa ditemukan di Teluk Palu.