Jumlah PNS menurun, usianya pun ketuaan
Penulis: Muammar Fikrie | Publikasi: 23 Oktober 2022 - 11:52
Bagikan ke:
TUTURA.ID - Jumlah PNS menurun, usianya pun ketuaan
Ilustrasi Aparatur Sipil Negara (ASN). (Foto: Shutterstock)

Jumlah pegawai negeri sipil (PNS) mengalami penurunan drastis setidaknya dalam tujuh tahun terakhir. Faktor utamanya ialah kebijakan moratorium penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS). Beriring dengan moratorium, banyak pula pegawai yang memasuki usia pensiun.

Penurunan jumlah PNS itu terlihat dalam statistik keluaran Badan Kepegawaian Negara (BKN). Jumlah PNS mencapai 3.922.766 orang pada 2022. Angka itu menurun jauh bila dibandingkan dengan jumlah pegawai pada 2015 yang mencapai 4.593.604. 

Dengan kata lain, ada penurunan sekitar 600 ribu pegawai dalam kurun waktu 2015-2022. Sebagai catatan moratorium CPNS memang pertama kali diberlakukan pada 2015. 

Moratorium juga berimbas pada komposisi usia Aparatur Sipil Negara (ASN). 

Pada rentang usia Generasi Z dan Milenial detail persentase ASN  hanya 0,08 (18-20 tahun), 8 persen (21-30 tahun), dan 25 persen (31-40 tahun).

Bila dikumulasikan persentase ANS usia 18-40 tahun hanya sekitar 33 persen. Sedangkan sisanya, sekitar 67 persen, diisi oleh para pegawai tua dengan umur di atas 40 tahun.

Adapun statistik BKN mengklasifikasikan ASN terdiri dari dua komponen yakni PNS dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak (PPPK).

Komposisi usia ASN yang timpang ini sudah jadi perhatian dalam Rapat Koordinasi Kepegawaian 2022, pada Juli silam.

Saat itu, Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN), Bima Haria Wibisana mengakui bahwa ketimpangan kelompok usia tersebut tak sehat bagi dunia birokrasi. Lebih-lebih bila mengingat tantangan era industri 4.0. Kelompok usia tua kerap kali tergopoh-gopoh mengejar kemajuan aspek teknologi informasi yang jadi napas utama era industri 4.0.

Selain ketimpangan usia perkara kompetensi juga jadi catatan. Menurut Bima, kompetensi PNS saat ini terbilang rendah meskipun latar belakang pendidikannya cukup tinggi (S1-S2). 

“Perubahan teknologi tidak dibarengi dengan perubahan dari sisi manajemennya. Manajemennya selalu terlambat untuk mengakomodasi dan beradaptasi dengan perubahan teknologi,” kata Bima.

Pemerintah punya cita-cita menuju birokrasi kelas dunia (world class bureaucracy) pada 2025. Guna mencapainya dibutuhkan berbagai perbaikan. Salah satu yang jadi fokus pemerintah ialah menambahkan jumlah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Saat ini jumlah PPPK di seluruh Indonesia mencapai 351.786 orang. Jumlah itu yang akan ditambahkan secara berkala.

Harapannya PNS nanti hanya akan diisi oleh para pejabat pembuat kebijakan. Sedangkan PPPK lebih berfokus pada pelayanan publik. Di luar negeri terminologi macam ini juga berlaku PNS berposisi sebagai civil servant dan PPPK menjadi government worker.

"Di Amerika itu, police, social workers, teachers, health workers itu PPPK. Di Australia dan New Zealand malah semuanya PPPK," ujar Bima.

Sebagai tambahan informasi, merujuk data BKN, jumlah PNS di Sulawesi Tengah mencapai lebih dari 77 ribu orang. 

Banggai jadi daerah tingkat dua dengan jumlah PNS terbanyak yang mencapai 7.492 orang. Selanjutnya menyusul Parigi Moutong (7.019) dan Poso (6.379). Ibu kota Sulteng, Kota Palu tercatat di posisi keempat dengan jumlah pegawai 6.170.  

Sedangkan Banggai Laut jadi yang paling sedikit dengan jumlah 2.281 pegawai. Adapun jumlah pegawai di instansi provinsi mencapai 12.632 orang.

Ihwal PPPK secara keseluruhan di Sulteng ada 4.297 pegawai kontrak. Detailnya: 246 orang bekerja untuk instansi pusat, dan 4.051 terdata sebagai pekerja kontrak di daerah.

Bagaimana perasaanmu setelah membaca artikel ini?
Suka
1
Jatuh cinta
0
Lucu
0
Sedih
0
Kaget
0
Marah
0
Mungkin tertarik
TUTURA.ID - Dilema pembayaran gaji guru PPPK di Sulawesi Tengah
Dilema pembayaran gaji guru PPPK di Sulawesi Tengah
Kesalahan sumber dana pembayaran gaji ribuan guru SMA dan SMK di Sulteng yang baru terangkat…
TUTURA.ID - Saat bisnis gelap narkoba menyeret PNS di Sulteng
Saat bisnis gelap narkoba menyeret PNS di Sulteng
Setahun terakhir telah terjadi pelbagai kasus jual beli narkoba yang melibatkan PNS di Sulteng.…
TUTURA.ID - Setumpuk masalah Pemilu 2024 di Sulteng
Setumpuk masalah Pemilu 2024 di Sulteng
Masalah kesehatan serta kematian anggota KPPS, politik uang, dan netralitas ASN jadi masalah yang menodai…
TUTURA.ID - Darurat Kekerasan Seksual Di Sulteng