Kekerasan seksual bisa terjadi kepada siapa saja dan di mana saja. Tidak mengenal tempat. Sungguhpun di perguruan tinggi.

Merujuk survei Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek), pada 2020, kekerasan seksual terjadi di semua jenjang pendidikan dan 27 persen dari aduan terjadi di universitas.

Angka kekerasan seksual di perguruan tinggi juga datang dari Komnas Perempuan. Sepanjang 2017-2021, kasus kekerasan seksual di lingkungan pendidikan paling banyak terjadi di perguruan tinggi, sebanyak 35 kasus. Diikuti pesantren dengan 16 kasus, dan sekolah menengah atas (SMA) 15 kasus. 

Banyaknya kasus kekerasan seksual tersebut memantik Menteridibud Ristek, Nadiem Makarim menerbitkan aturan khusus guna memastikan lingkungan kampus adalah tempat yang aman dari kekerasan seksual.

Aturan itu termaktub dalam Permendikbudristek 30/2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi. 

Salah satu poiin utamanya ialah menginstruksikan setiap perguruan tinggi untuk membentuk Satuan Tugas Pencegahan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual atau biasa disingkat Satgas PPKS.

Tutura.Id coba melihat implementasi amanat pembentukan Satgas PPKS pada sejumlah perguruan tinggi–baik negeri maupun swasta–di Kota Palu, Sulawesi Tengah.

Untad: Paling awal terbentuk dan sibuk sosialisasi

Univesitas Tadulako (Untad), sebagai perguruan tinggi terbesar di Sulteng, jadi yang paling pertama membentuk Satgas PPKS. Tim khusus itu secara resmi sudah bekerja sejak 24 Oktober 2022. 

Satgas PPKS memiliki empat divisi kerja. Pertama, divisi pencegahan, regulasi dan edukasi. Kedua, divisi penindakan, pendampingan dan perlindungan. Ketiga, divisi riset dan informasi dan yang keempat, yakni divisi pengembangan jaringan dan kerjasama.

Ketua Satgas PPKS Universitas Tadulako, Nudiatulhuda Mangun, menerangkan bahwa pihaknya telah melakukan sosialisasi dengan memasang baliho, spanduk, banner dan stiker yang tersebar di titik strategis kampus. Adapun secara online, pengenalan dilakukan melalui media sosial instagram.

“Jadi yang untuk lembaga itu, baliho seperti di perpustakaan, bank dan BAK. Kemudian untuk banner itu di kantor kami rektorat II atau rektorat, Spanduk di fakultas dan stiker di kantin-kantin” ujar pengajar di Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Untad tersebut, saat mengobrol dengan Tutura.Id pada Selasa (16/3/23).

Nudiatulhuda juga menjelaskan bahwa proses sosialisasi selanjutnya bakal berbentuk pertemuan-pertemuan tatap muka. Pertemuan-pertemuan itu diagendakan akan menyasar unit kegiatan mahasiswa (UKM), dan selanjutnya di fakultas-fakultas.

Sempat ganti kepengurusan di Unismuh

Universitas Muhammadiyah (Unismuh) Palu juga telah membentuk Satgas PPKS.  Sekretaris Panitia Seleksi Tim Satgas PPKS, Budiman mengungkapkan SK Rektor yang baru telah terbit, setelah sebelumnya sempat menganti kepengurusan.

Budiman menambahkan Satgas PPKS Unismuh Palu bahkan sudah tergabung dalam Whatsapp Group milik Tim Satgas PPKS Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) Wilayah XVI. Adapun komposisi kepengurusan Satgas PPKS Unimuh, yakni 2 dosen, 1 tenaga kependidikan dan 4 mahasiswa.

“Insya Allah Hari Rabu Tanggal 12 Juli ini, Tim Satgas akan mengikuti pembekalan Tim O LLDIKTI,” ungkap Budiman pada Kamis (6/7/2023).  

Sebelumnya, Wakli Rektor III Unismuh Palu, Yusf Hasmin menyebut bahwa pihaknya sebenarnya sudah punya surat keputusan pembentukan Satgas PPKS pada 25 Mei 2023. Namun, belakangan komposisi Satgas PPKS tersebut harus dirombak kembali. 

“Pernah kita buat Satgas tapi kita hanya main tunjuk. Nah, itu ditolak oleh kementerian. Keinginan kementerian, pihak universitas membuat seleksi, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Pemendikbudristek 30/2021,” kata Yusuf, saat ditemui Tutura.id di ruangannya, Senin (5/6/23).

Dari proses konsultasi dengan Kemendikbudristek, terjelaskan bahwa formasi anggota Satgas PPKS harus lebih banyak dari unsur mahasiswa, dan perempuan. Komposisi tersebut perlu dipertimbangkan guna memudahkan korban kekerasan seksual memberikan kesaksian.

Unisa lewati tahapan seleksi

Universitas Alkhairaat (Unisa) Palu telah melewati tahapan seleksi. Wakil Rektor III Unisa, Ahmadan Lamuri mengungkapkan ada 9 calon pengurus yang lolos tahapan seleksi wawancara dan maju ke uji publik.

Namun dua orang mahasiswa dinyatakan gugur dan menetapkan 7 orang lainnya sebagai pengurus. Selanjutnya, pada 17 Juni 2023 terbit SK Rekor Unisa Palu untuk Satuan Tugas PPKS Periode 2023-2025.

Ahmadan mengungkapkan saat ini PENGURUS Satgas PPKS Unisa Palu tengah menanti pembekalan oleh  LLDIKTI Wilayah XVI. Sama seperti Unismuh Palu. “Tanggal 12 Juli mereka akan ikuti pembekalan pengelolaan Satgas PPKS,” ujarnya saat dihubungi Kamis (6/7/2023).

Di masa depan, Ahmadan berharap Satgas PPKS nantinya bisa bersinergi dan berjejaring dengan Komisi Etik Unisa Palu. Sebab keduanya memiliki irisan dalam hal menangani pelanggaran, yang dilakukan oleh civitas akademika.

Disi dosen di UIN Dato Karama

Universitas Islam Negeri (UIN) Dato Karama Palu punya posisi yang sama dengan Universitas Tadulako, bila melihat kesiapan mereka mengimplementasikan Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021.

Wakil Rektor I  UIN Dato Karama Palu, yang juga merangkap sebagai Ketua Satgas PPKS, Abidin mengungkapkan sesuai SK oleh rekor yang terbit pada 10 Mei 2023, hanya memasukan nama dosen sebagai pengurus.  

Sementara mahasiswa diposisikan sebagai relawan. “SK-nya hanya dosen, akan tetapi akan melibatkan mahasiswa dalam kegiatan,” ungkapnya kepada Tutura.Id via chat Whatsapp pada Senin (10/7/2023).

Abidin menjelaskan nantinya mahasiswa ini yang akan diperbantukan dalam kerja-kerja Satgas. Misalnya, menjaga sekretariat Satgas PPKS UIN Dato Karama Palu.

Olehnya, penting bagi mahasiswa untuk diikutkan dalam kegiatan  pelatihan, pembinaan dan pendampingan seputar penanganan kekerasan seksual di lingkungan kampus. Tujuannya, agar nantinya korban yang berstatus mahasiswa bisa lebih cepat untuk melaporkan kepada teman sebayanya itu.

Abidin menerangkan saat ini ini pihaknya dalam tahapan penyusunan jadwal sosialisasi. Sekaligus menyusun rencana pelatihan untuk relawan.

Sementara itu, kritikan datang dari Wasek Dewan Eksekutif Mahasiswa (Dema), Nur Aprilia. Dia menilai pergerakan Satgas PPKS UNI Dato Karama terlalu lamban.

Sebagai gantinya, Aprilia bersama organisasi kampus UIN Dato Karama Palu serta lembaga perempuan, berinisiatif membuat link pengaduan yang disebarkan di media sosial jika mendapatkan kekerasan seksual.

“Jadi kita ada bikin dua link, khusus link pengadungan sekitar kampus dan pengaduan khusus pelecehan seksual di kampus. Nah kalau dari kami sendiri berkerja sama dengan menteri keperempuanan, kalau ada kasus begitu kami pasti akan menindak lanjutkan hal itu. Itu juga khusus dari kami menteri perempuan sendiri supaya ada kinerjanya,” ucapnya saat ditemui di sektretariat Dema UIN Dato Karama Palu pada Selasa (6/6/2023).