Pendidikan dan ekonomi memiliki keterikatan yang saling memengaruhi. Terlebih kita sama mengetahui biaya pendidikan di negeri ini bagi sebagian besar golongan jelas tak murah.
Dalam ambisi menuju Indonesia emas 2045, dua sektor ini juga menjadi kunci. Namun, kedua sektor ini pula yang sering berbenturan satu sama lain.
Tengok saja kejadian belakangan ini, khususnya pendidikan di tingkat perguruan tinggi alias kampus-kampus negeri.
Melalui Permendikbudristek Nomor 2 Tahun 2024, hampir seluruh universitas negeri di Indonesia berbondong-bondong menaikkan Uang Kuliah Tunggal (UKT).
Dalihnya karena Biaya Kuliah Tunggal (BKT) mahasiswa mengalami kenaikan dan subsidi negara belum menutupi kekurangan tersebut.
Kenaikan UKT ini justru mendapat respons keras dari mahasiswa dan para orang tua mahasiswa baru. Pasalnya kenaikan tersebut dianggap mahal dan sangat memberatkan.
Melalui proses yang kurang lebih dua pekan beriring maraknya aksi protes dari berbagai kalangan, akhirnya pada 27 Mei 2024, Nadiem Makarim selaku Mendikbudristek mengumumkan pembatalan sementara kenaikan UKT di Istana Merdeka.
Keputusan ini diambil setelah Mendikbudristek selesai melakukan rapat bersama Presiden Joko Widodo.
Pun demikian, Universitas Tadulako yang kadung mengumumkan kenaikan UKT bagi mahasiswa baru program pendidikan diploma dan sarjana tahun angkatan 2024, hingga tulisan ini terbit belum menunjukkan tanda-tanda menganulir keputusan mereka.
View this post on Instagram
Merujuk SK Rektor Universitas Tadulako Nomor 1905/UN28/KU/2024 tentang Penetapan Uang Kuliah Tunggal Mahasiswa Baru Program Pendidikan Diploma dan Sarjana Universitas Tadulako Angkatan 2024, dari 60 prodi Diploma dan S1, ada 22 prodi yang mengalami kenaikan UKT dari tahun sebelumnya.
Nominalnya beragam, ada program studi yang mengalami lonjakan kenaikan ±16,7% hingga ±50%.
Prodi Teknik Geofisika, misalnya. UKT untuk mahasiswa baru tahun ini menjadi Rp5 juta dibandingkan tahun lalu yang Rp4,5 juta.
Sementara mahasiswa yang mendaftar di prodi Ilmu Hukum siap-siap merogoh Rp4 juta per semester. Tahun lalu nominalnya masih Rp2,5 juta.
Apabila diambil rerata keseluruhan UKT Universitas Tadulako yang mengalami kenaikan maupun tidak, maka akan menghasilkan ±8,9%.
Angka kenaikan tersebut tidak sebanding dengan kenaikan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) di Sulawesi Tengah tahun ini.
Maka jangan heran untuk menutupi biaya pendidikan di tengah upah orang tua yang pas-pasan, sering kita temui mahasiswa harus menyambi kerja di luar jam kuliah. Tak jarang juga orang tua berjibaku mencari tambahan lain demi mengongkosi buah hati mereka melanjutkan pendidikan tinggi.
Dari 13 kabupaten/kota yang ada di "Negeri 1000 Megalit" ini, hanya tiga daerah yang tidak mengalami kenaikan UMK, yaitu Banggai Kepulauan (Rp2.736.698), Banggai Laut (Rp2.736.698), dan Donggala (Rp2.736.698).
Ketiga daerah tersebut diasumsikan mampu mengalokasikan pendapatan setiap semester untuk membiayai kuliah satu orang apabila biayanya belum mengalami kenaikan.
Sedangkan UMK yang mengalami kenaikan, selain mampu juga memiliki persentase yang melebihi rata-rata.
Perhitungan ini hanya menghitung persentase kenaikan UKT pada 22 prodi dan menjumlah rata-rata keseluruhan 60 prodi Universitas Tadulako hingga menghasilkan angka ±8,9%. Perhitungan ini dalam bentuk persentase dan bukan nominal UKT serta UMK.
Bila dihitung satu per satu setiap kabupaten/kota, maka hanya Kota Palu (Rp3.179.895, naik ±3,4%), Banggai (Rp2.767.814, naik ±6,1%), Morowali (Rp3.489.319, naik ±7,3%), Morowali Utara (Rp3.685.874, naik ±8,9%), dan Poso (Rp2.870.574, naik ±3,4%) yang persentase kenaikan UMK tahun 2024 bila dikalikan enam bulan ( satu semester) bisa melampaui jumlah persentase rata-rata UKT Untad, kampus bergengsi di Sulteng.
“Kenaikan UKT sebenarnya setelah kami hitung dan cermati tidak berdampak lebih terhadap mahasiswa baru yang memiliki keterbatasan ekonomi,” kata Darent Azareal, Ketua BEM Fakultas Ekonomi dan Bisnis, saat ditemui Tutura.Id (5/6/2024).
Pasalnya, lanjut Darent, UKT yang mengalami kenaikan adalah golongan yang jadi acuan ambang batas tertinggi pada setiap fakultas dan telah disesuaikan dengan pengeluaran BKT serta fasilitas yang ada pada setiap fakultas.
Sementara golongan lain alias yang berada di bawah ambang batas tertinggi, nilainya tetap disesuaikan dengan kondisi ekonomi orang tua yang membiayai mahasiswa bersangkutan. Pendanaannya menggunakan skema subsidi silang.
Urusan mendata pengurusan penggolongan UKT mahasiswa agar tepat sasaran, diungkapkan Darent, telah melibatkan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) setiap fakultas.
Syarat untuk meminta keringanan UKT menurut Darent juga tidak sulit. “Cukup melampirkan beberapa berkas, seperti pekerjaan orang tua, penghasilan per bulan, jenis tempat tinggal, dan beberapa pengeluaran lainnya,” tambahnya.
Hanya saja, diakui Darent, kebijakan kampus yang menaikkan UKT tetap menjadi masalah bagi mahasiswa baru.
Sebabnya karena meminta keringanan UKT baru bisa dilakukan setelah mahasiswa menjalani satu semester terlebih dulu. Artinya tetap harus membayarkan UKT dari golongan yang jadi acuan ambang batas tertinggi.
“Makanya kemarin banyak mahasiswa baru yang mengundurkan diri setelah dinyatakan lulus. Kondisi ini sudah kami sampaikan waktu pertemuan seluruh BEM fakultas bersama rektor pada 3 Juni 2024,” pungkas Darent.
Universitas Tadulako Untad Uang Kuliah Tunggal Biaya Kuliah Tunggal pendidikan perguruan tinggi Permendikbudristek Nadiem Makarim
