Menjelang pemilihan kepala daerah serentak di Sulawesi Tengah, Yayasan Indonesia Cerah dan PolGov (Politics and Government) Universitas Gadjah Mada telah melakukan survei untuk merepresentasikan persepsi publik terkait isu transisi energi, energi terbarukan, krisis iklim, dan mineral kritis (nikel) yang melibatkan para pemuka opini kunci atau key opinion leaders.

Survei yang dilaksanakan pada 7—16 Juli 2024 ini fokus pada daerah dengan potensi bencana tinggi dan wilayah ekstraksi nikel, seperti Palu, Sigi, Morowali, Morowali Utara, dan Provinsi Sulawesi Tengah.

Survei menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode elit posisional yang mewakili empat sektor, yaitu birokrasi, sektor swasta, politisi, dan organisasi masyarakat sipil (CSO/NGO).

Peluncuran laporan sekaligus diseminasi hasil survei tersebut berlangsung di Hotel Aston, Jalan Wolter Monginsidi, Kecamatan Palu Selatan, Rabu (25/9/2024). Turut hadir perwakilan BAPPEDA, NGO, awak media, dan tim pemenangan setiap pasangan calon gubernur Sulawesi Tengah.

Dr. Hasrul Hanif, M.A. selaku peneliti PolGov UGM menyampaikan, “Apa yang menjadi masalah dan persoalan penting di Sulawesi Tengah itu menjadi konsen serius banyak pihak secara nasional.”

Pilkada, mulai dari tingkat gubernur, bupati, dan wali kota, menjadi ajang penting untuk konsolidasi pembangunan berkelanjutan di daerah.

Survei nasional yang dilaksanakan oleh Indikator Politik Indonesia dan Yayasan Indonesia Cerah pada 2021 menyebutkan, anak muda berusia 17—35 tahun yang merupakan pemilih terbesar dalam Pemilu menaruh perhatian serius pada krisis iklim dengan presentase 82%.

Isu krisis iklim juga jadi penting dibicarakan pada momentum pilkada karena mandat pemerintah nasional untuk mendorong pemerintah daerah melalui UU no. 30/2007 tentang energi, Perpres No.112/2022 tentang percepatan pengembangan energi terbarukan untuk penyediaan tenaga listrik, serta Perpres No. 11/2023 tentang urusan pemerintahan konkuren tambahan di bidang energi dan sumber daya mineral pada subbidang energi baru terbarukan.

Sulawesi Tengah juga dijadikan laboratorium penting dalam isu bencana. Data terakhir menyebutkan 107 peristiwa bencana di tahun 2023. Diperkuat lagi dengan kebijakan strategis Perda No.10/2019 tentang Rencana Umum Energi Daerah dengan target bauran energi 30,51% di tahun 2025 dan 42,09% di tahun 2050.

Ada kekhawatiran di Sulteng bisa terjadi Paradox of Planty atau biasa juga disebut paradoks keberlimpahan. Artinya uang hasil tambang yang datang begitu cepat bisa habis dan selesai dengan utang jika keliru dalam pengelolaannya.

Fenomena banyak negara yang gagal jadi negara kaya dari hasil tambang bisa jadi contoh. Survei ini jadi penting karena Sulawesi Tengah jadi provinsi ketiga di Pulau Sulawesi yang memiliki sumber daya dan cadangan nikel lebih dari 40 juta ton, tapi di sisi lain angka kemiskinan masyarakatnya justru meningkat. Semula 11,27% pada 2022 menjadi 11,43% pada 2023. Faktor ini juga yang menyebabkan mengapa isu kemiskinan jadi pembahasan yang sering dibicarakan sehari-hari (68,49%).

Pada banyak kejadian, tingkat inflasi di kawasan sekitar tambang bila dicermati mengalami peningkatan yang disebabkan oleh perputaran uang yang lebih besar dari perputaran barang.

Konsekuensinya apabila tidak diatur, maka competitive advantage alias persaingan produksi akan kalah dibandingkan daerah lain karena biaya produksinya sangat tinggi.

Kondisi ini terjadi akibat sistem fiskal yang tidak tertata dengan baik dan juga penting untuk memastikan uang yang dihasilkan dari sumber daya yang tidak sustainable diinvestasikan ke hal-hal yg lebih sustainable atau berkelanjutan.

Selain dampak ekonomi, kutukan sumber daya alam juga menyebabkan krisis air bersih, seperti yang terjadi di Morowali dan Morowali Utara, kecelakaan kerja di smelter yang ada di IMIP, banjir bandang yang terjadi di beberapa kabupaten, serta emisi dan polutan hasil industri pertambangan. Alhasil yang terjadi malah konflik sosial di tengah masyarakat.

Agung Budiono, Direktur eksekutif Yayasan Indonesia Cerah, tak menampik jika Sulteng kaya akan mineral kritis dan sumber energi terbarukan, tapi juga rentan bencana alam. Ini menciptakan tantangan unik dalam perumusan kebijakan pembangunan, yakni  tetap mempertimbangkan mitigasi bencana di tengah aktivitas ekstraktif.

Oleh karena itu, diperlukan adanya komitmen yang tertuang di dalam visi dan misi para calon kepala daerah mengenai transisi energi berkeadilan. Calon kandidat kepala daerah penting untuk memperhatikan dampak negatif yang akan dirasakan masyarakat.

Pasalnya proyek-proyek tambang memberikan dampak kerusakan lingkungan yang mengakibatkan bencana banjir, merusak sumber mata air, kemiskinan, hingga konflik agraria.

Kandidat yang berani mengangkat isu krisis iklim dan menawarkan solusi konkret dalam setiap materi kampanye, sambung Agung, punya peluang besar meraih dukungan dan simpati dari masyarakat.