Pemerintah tengah menimbang rencana untuk menyudahi penerapan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM). Saat ini, pemerintah sedang mengkaji pengakhiran kebijakan andalan untuk menekan laju penyebaran COVID-19 tersebut.

Rencana tersebut disampaikan langsung oleh Presiden Joko “Jokowi” Widodo, saat memberikan sambutan dalam acara Economic Outlook 2023 di Jakarta, Rabu (21/12/22). “Mungkin nanti akhir tahun kita akan menyatakan berhenti PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar), PPKM,” kata Jokowi.

Kepala Staf Presiden, Moeldoko juga mengungkap signal serupa. Ia bilang bahwa rencana mengakhiri PPKM ini sudah dibahas dalam rapat kabinet. Meski demikian, kata Moeldoko, kementerian kesehatan masih meminta waktu untuk melakukan evaluasi. 

“Kemarin memang dalam sidang kabinet, presiden menginginkan kepada menteri kesehatan untuk melihat secepatnya bisa itu (mengakhiri PPKM) mengubah kondisi. Tetapi, Pak Menkes masih meminta waktu," ujar Moeldoko, dilansir Kompas.com, Kamis (22/12/22).

Selain Kementerian Kesehatan, kajian untuk mengakhiri PPKM juga melibatkan lembaga lain, seperti Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Menurut laporan Koran Tempo (23/12/22), proses pengkajian lintas lembaga ini sudah berlangsung dan akan dilanjutkan kembali pada awal pekan depan--minggu terakhir Desember 2022.

Sebagai catatan, PPKM mulai diperkenalkan sebagai istilah untuk menghambat laju COVID-19 pada Januari 2021. Sebelum PPKM, pemerintah sudah punya beberapa istilah lain, misalnya pembatasan sosial berskala besar (PSBB).

Adapun landasan pemberlakuan PPKM terakhir kali diperbarui pada 6 Desember 2022, lewat dua Instruksi Menteri Dalam Negeri (Nomor 50 dan 51 Tahun 2022). Instruksi nomor 50 mengatur wilayah Jawa-Bali; sedangkan nomor 51 merujuk ke wilayah luar Jawa. Keduanya punya masa berlaku hingga 9 Januari 2023.

Dalam instruksi Mendagri terakhir, seluruh wilayah kabupaten dan kota di Sulawesi Tengah berstatus PPKM level I (tingkat terendah). 

Kapan waktu yang tepat?

Di sisi lain, rencana pemerintah menyudahi PPKM dianggap terburu-buru. Pandangan macam ini, misalnya terdengar dari Dicky Budiman, epidemolog dari Griffith Universy, Australia.

“Secara umum kondisi relatif lebih baik, tapi harus diingat bahwa beredar sub varian yang memiliki kemampuan yang lebih dibanding sebelumnya, itu menjadi ancaman,” ujar Dicky, dalam satu program Metro TV, Kamis (22/12/22).

Selain munculnya sub varian baru, ada kekhawatiran bila keputusan mengakhiri PPKM malah mengendorkan disiplin warga dalam menjalankan protokol kesehatan. 

Lebih-lebih, saat ini sedang terjadi lonjakan mobilisasi warga beriring dengan libur natal dan tahun baru. Menimbang situasi itu, keputusan mengakhiri PPKM akan lebih bijak dilakukan setelah masa liburan usai.

Situasi vaksinasi juga perlu jadi pertimbangan; terutama angka penerima vaksin penguat alias booster. Per 22 Desember 2022, merujuk data Kementerian Kesehatan, realisasi penerima vaksin penguat di Indonesia masih berkisar 29,06 persen--belum sepertiga dari target.

Jangkauan vaksinasi untuk kelompok rentan juga masih jauh di bawah target. Misalnya, kelompok lanjut usia yang capaian vaksin penguatnya masih 33,20 persen dari total target sekitar 21,5 juta.

“Kalau PPKM mau dicabut, pemerintah perlu menggalakkan vaksinasi (booster) lebih dulu,” ujar Dicky.