Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulawesi Tengah akhirnya menetapkan Daftar Calon Tetap (DCT) alias calon legislatif (caleg) DPRD Sulteng untuk Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

“Total 810 orang ditetapkan sebagai caleg tingkat DPRD Sulteng dari 17 parpol. Calon laki-laki 533 orang, sementara calon perempuan 277 orang,” ungkap Ketua KPU Sulteng Risvirenol dalam pertemuan yang berlangsung di aula KPU Sulteng, Jalan S.Parman, Besusu Tengah, Palu Timur, Jumat (3/11/2023) sore.

Perlu diketahui, dari 17 parpol di atas, sembilan parpol di antaranya memiliki kesamaan jumlah caleg berdasarkan perbandingan gender.

Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dan Partai Persatuan Indonesia (PERINDO) masing-masing punya caleg laki-laki 35 orang dan caleg perempuan 20 orang.

Kemudian Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Nasional Demokrat (NasDem), Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), dan Partai Amanat Nasional (PAN) masing-masing mengirim 37 caleg laki-laki dan 18 caleg perempuan.

Berikutnya Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) dan Partai Demokrat masing-masing mengutus sebanyak 39 caleg laki-laki dan 16 caleg perempuan.

Lalu Partai Golongan Karya (Golkar) dengan 33 caleg laki-laki dan 22 caleg perempuan, Partai Buruh dengan 14 caleg laki-laki dan delapan caleg perempuan, Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Gelora) dengan 35 caleg laki-laki dan 17 caleg perempuan.

Selanjutnya Partai Bulan Bintang (PBB) dengan 27 caleg laki-laki dan 11 caleg perempuan, Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dengan 16 caleg laki-laki dan 10 caleg perempuan, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dengan 28 caleg laki-laki dan 13 caleg perempuan, serta Partai Ummat dengan 14 caleg laki-laki dan 12 caleg perempuan.

Sekadar pengingat, ratusan calon wakil rakyat dari belasan parpol ini tersebar di tujuh daerah pemilihan (dapil) se-Sulteng. Para politisi ini akan bersaing demi mengisi 55 kursi DPRD Sulteng.  

Dari 17 parpol itu, sebagaimana penuturan Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan KPU Sulteng Christian Adiputra Oruwo, hanya 11 parpol yang mengisi penuh kuota 55 caleg sesuai target 55 kursi DPRD Sulteng.

“Partai Buruh 22 orang, Partai Gelora 52 orang, PBB 38 orang, PSI 26 orang, PPP 41 orang, dan Partai Ummat 26 orang,” tutur Christian. Sesuai hasi rekapitulasi, sambung Christian, PBB hanya terisi di enam dapil, sementara Partai Ummat cuma mengutus di empat dapil saja.

Sebagai informasi, tujuh dapil untuk DPRD Sulteng terbagi atas; Kota Palu (Sulteng 1), Kabupaten Parigi Moutong (Sulteng 2), Kabupaten Tolitoli dan Kabupaten Buol (Sulteng 3), Kabupaten Banggai, Kabupaten Banggai Kepulauan, dan Kabupaten Banggai Laut (Sulteng 4).

Lalu Kabupaten Poso dan Kabupaten Tojo Una-Una (Sulteng 5), Kabupaten Morowali dan Kabupaten Morowali Utara (Sulteng 6), serta Kabupaten Sigi dan Kabupaten Donggala (Sulteng 7).

Menurut Christian, ada tiga ketentuan lain yang cukup memengaruhi bisa tidaknya seorang caleg, bahkan parpol sekalipun, untuk turut berpartisipasi dalam Pemilu 2024.

Pertama, parpol tak akan bisa melakukan penggantian caleg apabila yang bersangkutan telah dinyatakan meninggal dunia. Caleg yang dimaksud hanya akan dihapus dari DCT.

Kedua, bila ada caleg yang tidak memasukkan bukti atau surat pemberhentian dari institusi yang tak memperbolehkan aktivitas politik praktis sampai tanggal 3 Desember 2023, maka yang bersangkutan juga tidak akan ditetapkan dalam DCT.

Ketiga, bagi parpol peserta Pemilu 2024 yang tidak membuka rekening khusus dana kampanye setelah penetapan DCT, akan berakibat fatal pada pembatalan keikutsertaan Pemilu 2024.

Larangan berkampanye selama 24 hari

Menanggapi pengumuman DCT Anggota DPRD Sulteng dalam Pemilu 2024, Ketua Bawaslu Sulteng Nasrun menegaskan bahwa selama 24 hari ke depan peserta pemilu dilarang melakukan kegiatan kampanye.

“Terhitung mulai besok, 4-27 November 2023, baik parpol maupun caleg untuk tidak membuat kegiatan apapun yang sifatnya kampanye,” terang Nasrun di hadapan 17 perwakilan parpol.

Nasrun juga meminta kepada parpol dan para caleg di seluruh tingkatan untuk bekerjasama dengan pihak Bawaslu menurunkan alat peraga yang terpasang di sejumlah lokasi.

“Kami berharap, agar parpol beserta caleg secara inisiatif, secara mandiri untuk menurunkan alat atau bahan peraga yang sifatnya kampanye kepada publik,” jelasnya.

Adapun terkait surat pemberhentian dari institusi yang mensyaratkan caleg harus mundur, Nasrun sedikit berbeda sikap dengan KPU yang kompromi dengan hal tersebut.

Padahal menurutnya, surat atau bukti pengunduran diri itu seharusnya diterima saat masa atau tahapan pencermatan Daftar Calon Sementara (DCS) atau sebelum penetapan DCT.

Namun, pihaknya tetap menghargai keputusan KPU terkait hal ini. Tetapi dengan catatan, sebagaimana ketentuan KPU, surat pemberhentian dari institusi sebagai salah satu syarat caleg harus masuk pada tanggal 3 Desember 2023.