Wacana Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulteng mengusulkan Kepulauan Togean masuk dalam program pengembangan Destinasi Super Prioritas (DSP) nasional lanjutan menuai catatan kritis publik.
Lewat unggahan di akun Instagram @tutura.id pekan lalu, beberapa warganet menilai semestinya pemerintah daerah (pemda) menyelesaikan sejumlah persoalan mendasar.
“Tidak usah muluk-muluk bandara di Togean, cukup pelabuhan yang terorganisir dengan baik sudah bisa terwujud pencanangan tersebut,” komentar @mohammadikballll.
“Minimal jalan ke Tanjung Lawaka dulu disediakan karena sangat menarik panorama alamnya,” sebut @rahmantahudii.
“Jika ini diwacanakan sudah seharusnya masyarakat di Kepulauan Togean sudah diedukasi entah itu pelatihan ataupun sosialisasi,” kata @resaldy_jamrin.
Selain dari kalangan warganet, catatan kritis juga datang dari Randhy Andi Baso, penggiat pariwisata sekaligus pemilik Tripinera—penyedia jasa paket wisata di Kabupaten Tojo Una-Una.
“Sebenarnya skeptis dengan rencana pemerintah daerah (pemda) ini. Kepulauan Togean terlalu buru-buru kalau mau dijadikan super prioritas. Kalau saya tidak keliru, ada kategori 100 destinasi wisata baru yang ditetapkan oleh pemerintah pusat, tetapi kita belum siap masuk ke sana apalagi super prioritas,” ujar Randhy saat dihubungi Tutura.Id, Rabu (17/1/2023).
View this post on Instagram
Menurut Randhy, alih-alih mengusulkan Kepulauan Togean sebagai DSP nasional, prioritas pemda semestinya menyelesaikan beragam persoalan mendasar yang berkelindan dengan usaha pariwisata.
Masalah itu terkait lemahnya pengawasan penumpang dengan kapasitas muat transportasi laut, belum maksimalnya kearifan lokal untuk menarik minat wisatawan, illegal fishing, minimnya tamu memakai jasa pemandu lokal bersertifikat, hingga ketiadaan fokus promosi.
Soal over capacity transportasi laut, Randhy mengaku berulang kali diberangkatkan dengan 30 orang penumpang memakai speed boat publik jurusan Ampana-Wakai (pulang pergi), padahal dalam manifes penumpang tercatat hanya untuk kuota 22 orang.
Imbas dari problem di atas, terkadang mengharuskan para turis untuk menginap di Ampana Kota, sementara pusat pemerintahan Tojo Una-Una itu tidak menyajikan kearifan lokal favorit seperti atraksi budaya maupun kuliner.
Masalah lain yang turut memberi dampak terhadap eksotisme wisata bawah laut Teluk Tomini, sambung Randhy, perihal masih maraknya penggunaan bahan peledak untuk menangkap ikan.
Persoalan berikut yang muncul ketika Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tojo Una-Una) concern melakukan sertifikasi pemandu selam dan wisata, tetapi di sisi lain justru tamu yang memakai jasa itu tidak ada.
Randhy menilai bahwa pemda seperti tak punya fokus promosi terkait destinasi unggulan, meski mengangkat pariwisata di sejumlah daerah merupakan hal yang baik.
Itu terlihat pada tahun 2022, saat wacana Kepulauan Togean sebagai DSP nasional mulai bergulir. Saat yang bersamaan pemda juga gencar mempromosikan Negeri Seribu Megalit lewat Festival Danau Poso (FDP) dan Festival Malabot Tumbe di Banggai Laut.
Randhy bilang berdasarkan pengalaman mengeksplorasi destinasi di wilayah Banggai Bersaudara maupun Kabupaten Poso, dua daerah ini masih di bawah Kepulauan Togean yang unggul dari aspek amenitas dan akomodasi. Dua aspek itu masuk dalam skema 5-A yang wajib tersedia dalam usaha pariwisata.
Perlu diketahui, amenitas mencakup fasilitas di luar akomodasi, seperti rumah makan, restoran, toko cinderamata, serta fasilitas umum.
Dari aspek amenitas dan akomodasi, lanjut Randhy, Kepulauan Togean lebih unggul dibanding Banggai Bersaudara, meski di sana akses transportasi laut mudah dijangkau. Dibanding Tentena dan daerah di mana situs megalit berada, amenitas dan akomodasinya tak banyak pilihan.
“Intinya Kepulauan Togean ini sudah punya dapur. Sementara daerah lain baru mau dibangun dapurnya. Dengan keunggulan seperti itu, saya tentu heran bila akhirnya fokusnya justru lari ke tempat lain,” jelas Randhy.
Bisa tercapai
Ketua Tim Peneliti Wisata Wildani Pinkan Suripurna Hamzens menyebut kawasan Kepulauan Togean bisa menjadi salah satu ikon dan andalan pariwisata di Indonesia masa mendatang.
Penyebabnya karena Kepulauan Togean punya bentang alam, kondisi ekologi lingkungan, dan keindahan dalam laut alami yang unik. Tiga aspek inilah yang akan jadi kekuatan utama untuk mencapai rencana itu.
Wildani menyebut pihaknya telah merancang beberapa fasilitas yang rencananya akan dibangun, mulai dari akuarium bawah laut, perahu transparan, dan beberapa fasilitas lainnya demi menarik minat serta menyenangkan para wisatawan karena mudah menikmati keindahan bawah laut di Kepulauan Togean.
Akademisi Universitas Tadulako (Untad) ini mengeklaim rencana tersebut dapat terwujud bila pemerintah punya komitmen dan masyarakat siap. Selain itu, dibutuhkan kolaborasi pemerintah, masyarakat, akademisi, dunia usaha, dan media lewat sebuah kelembagaan untuk mengelola Kepulauan Togean secara profesional.
“Diharapkan dalam rentang lima tahun ke depan dapat tercapai. Tetapi perlu studi kelayakan usaha untuk tahu anggaran yang dibutuhkan. Pada tahap ini, akan dilakukan riset lanjutan soal kesiapan destinasi, masyarakat, dan pengelolaan lingkungan, termasuk sarana prasarana, infrastruktur, juga penanganan sampah,” kata Wildani kepada Tutura.Id, Selasa (23/1).
Ketua Ikatan Ahli Perencanaan Indonesia (IAPI) Sulteng ini menjelaskan bahwa pengembangan Kepulauan Togean sebagai DSP nasional akan menerapkan prinsip ekonomi hijau, ekonomi biru, bioekonomi, hingga pemanfaatan energi baru terbarukan.
Menurut Kepala Bidang Pemasaran Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) Tojo Una-Una, Indrawijaya Laborahima, saat dihubungi Tutura.Id, Rabu (24/1), ada beberapa pertimbangan mengapa wacana ini perlu diseriusi.
Indra bilang sesuai Peraturan Pemerintah (PP) 50/11 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional 2010-2025, Kepulauan Togean telah masuk dalam daftar 50 Destinasi Pariwisata Nasional dan 88 Kawasan Strategis Pariwisata Nasional.
Jika Kepulauan Togean ditetapkan masuk dalam DSP nasional, sambung Indra, pemda berharap pemerintah pusat dapat memenuhi kebutuhan mendasar terkait pembangunan dan pengembangan fasilitas pariwisata di sana.
“Sembari menunggu kebijakan tersebut ditetapkan, memang ada baiknya membenahi amenitas di Tojo Una-Una, khususnya di Kepulauan Togean. Soal wacana ini realistis atau tidak, kalau dengan dorongan yang kuat, mungkin saja bisa terjadi,” pungkasnya.
wacana realistis destinasi super prioritas dsp wisata pariwisata kepulauan togean
