Hampir semua yang terpilih dalam Presidium Majelis Nasional Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam merupakan anggota partai politik. Demikian hasil Musyawarah Nasional XI Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (Munas XI KAHMI) Palu, yang berakhir Minggu subuh, 27 November 2022.

Memang tidak ada larangan. Meskipun, saya dengar bakal ada distribusi sumber daya kekayaan insani KAHMI. Misalnya, sayup terpublikasi soal gender. Dari sembilan yang dicari tiga harus perempuan. Faktanya semuanya laki-laki.

Alhasil, hasil Munas XI KAHMI menghadirkan presidium yang kebanyakan anggota partai, dan semuanya berjenis kelamin laki-laki.

Meski begitu, perkara ini tak bisa disalahkan. Pasalnya memang tidak ada aturan yang bisa mencegahnya. Setiap orang atau utusan bisa memilih siapa saja yang menjadi calon. Kemudian diurut perolehan suara terbanyak.

Pertanyaannya kenapa anggota partai yang banyak terpilih dan mendominasi?

Hemat saya. Pertama, hanya partai yang memiliki ikatan struktural, dan emosional hingga ke pelosok. Kalangan lain seperti aktivis, praktisi dan akademisi adalah elemen lepas. Mereka tidak punya struktur solid. Andalan mereka hanyalah kualitas plus popularitas; dan, itu sama sekali tidak cukup.

Kedua, anggota partai politik sangat berpengalaman dalam manuver konsolidasi. Mereka lincah, tertib, dan boleh jadi senyap--meski sesekali perlu gebyar. Mereka terlatih menggerakkan sumber daya yang dipunyai. Sedangkan, kelompok yang lain kurang energi dalam kelincahan ini.

Hal yang luput disadari atau diantisipasi oleh KAHMI ialah mengaturnya secara tegas. Tegas tentang keterwakilan elemen; mulai dari gender sampai latar calon anggota presidum.

Padahal KAHMI sudah punya sistem yang sangat canggih dalam pemilihan kali ini. Namanya, E-voting. Tapi, secanggih apa pun, dia hanyalah alat. Alat itu tidak punya rasa.

***

Dalam sistem riset ilmiah, paling tidak, ada dua istilah. Homogenitas dan heterogenitas. Kita juga mengenal paling kurang, dua pola random. Keduanya dimaksudkan untuk mendapatkan perlakuan yang adil dalam menentukan varian yang berbeda. Syaratnya, disetarakan dahulu baharu dinilai atau dipilih. Itu dilakukan untuk memberi porsi keadilan, menjaga bias dalam akurasi riset.

Dalam ekologi ada istilah frekwesi dan dominansi. Jika tidak diatur, maka frekwesi dan dominansi itu akan dikendalikan oleh yang paling kuat. Supaya tidak ada yang mendominasi maka, desain risetnya yang diatur. Ada kaidah, bila objeknya heterogen, maka kita kelompokkan untuk dapatkan homogenitasnya.

Pengaturannya bernama rancangan acak kelompok (group randomized design). Tapi, kalau objeknya sudah homogen, maka tidak perlu ada pengelompokan. Pengaturannya bernama rancangan acak lengkap (completely randomized design).

Pada hiruk-pikuk Munas XI KAHMI, saya sudah dengar isu gender. Saya juga telah dengar ada keinginan keterwakilan wilayah negeri dari tiga zona Indonesia: barat, tengah dan timur. Tapi, yang terakhir ini melemah karena ada prasyarat berdomisili atau KTP Jakarta dan sekitarnya. Meskipun syarat ini kurang relevan, berkaca pada teknologi digital.

Satu hal yang agaknya luput sama sekali ialah memilah antara politisi dan non politisi. 

Justru, satu-satunya manusia KAHMI yang menyadari itu adalah Ahmad Ali. Petinggi partai politik asal Sulawesi Tengah yang lantang dan tegas meminta kalangan partisan (parpol) untuk tidak ikut jadi presidium KAHMI. Namun seruan itu kurang dapat respons. Sekarang, kekuatiran Ahmad Ali jadi Fakta. Dominansi anggota partai.

Mungkin pula tak mengapa anggota partai ikut. Sebab, itu hak seluruh anggota KAHMI. Persoalannya, tiada kecakapan atau luput untuk membaginya. Misalnya, minimal anggota partai, non partai, dan unsur gender. Interseksi ketiga dimensi ini akan menemukan keseimbangan yang harmoni. Sayang itu tidak terjadi.

Pada periode yang lalu KAHMI masih memiliki Mba Wiwik alias Sitti Djuhro di jajaran presidium Majelis Nasional. Dia memang sendiri. Namun, kesungguhan dan istiqamahnya dalam berpikir serta bertindak sangat terasa. Kali ini, tidak ada siapa-siapa lagi dari kaum ini.

Mungkin, mereka terlalu sibuk bertikai pada teknis munas antar mereka (FORHATI). Sampai lupa tidak punya perwakilan satu pun di Presidum MN KAHMI. Padahal, prasyarat 30 persen dan hal ihwal kepekaan gender itu sudah puluhan tahun didengungkan. Bahkan barangkali, penggagas adalah kita. 

Sekarang,  semua sudah selesai. Munas juga telah ditutup. Hal terbaik adalah membangun keseimbangan baru, dari belakang. Mumpung masih ada jalan.

Caranya, susunlah pengurus MN Nasional dengan ketat bahkan bila perlu dominan pada keterwakilan belahan negeri Indonesia. Keterwakilan perempuan. Keterwakilan kaum ilmuwan, usahawan, dan pegiat organisasi nonpemerintah. Barang kali ini bisa membantu menyeimbangkan.

Itulah sekedar saran ke depan. Namun saya masih tergoda untuk melihat ke belakang. Seandainya semua kegelisahan ini telah didesain dalamIT secara afirmatif sejak semula. Kita, pasti punya presidium yang tidak didominasi satu pihak saja. Namun, itulah keputusan kolektif.

Semuanya  terjadi oleh pilihan kita pada  pola demokrasi bernama "Free fight competition" alias "tarung bebas". Wallahu a'lam bi syawab.

^{Muhd. Nur Sangadji, Assoc. Prof. Bidang ekologi manusia, Wakil Ketua MW KAHMI Sulawesi Tengah.} 

^{Catatan redaksi: Tutura.Id menerima tulisan berbentuk opini sepanjang 500-800 kata. Tulisan opini merupakan pandangan pribadi dari penulis.}