Pada penilaian Adipura 2017-2018, Kota Palu masuk kategori “Kota Sedang Terkotor”. Ada tiga kota ukuran sedang yang masuk penilaian terkotor. Selain Palu, tersebut pula nama Kupang, NTT dan Sorong, Papua Barat.

Hanya berselang empat tahun setelah dapat predikat “Kota Sedang Terkotor”, Palu menggantung mimpi meraih Adipura. Asa itu digembar-gemborkan oleh Hadianto Rasyid, yang menjabat wali kota Palu sejak Februari 2021.

Usaha Hadi meraih Adipura mulai terwujud lewat peraturan wali kota, pembentukan Satgas Adipura, hingga penambahan armada sampah. Perbaikan pun mulai tampak. Jalanan mulai terlihat bersih. Sebagai contoh, tumpukan sampah yang tak lagi terlihat di perempatan Jalan Thamrin dan Jalan Mangunsarkoro.

Meski demikian, masih ada sejumlah cela dalam soal pengelolaan sampah di Palu. Misalnya, tempat pemrosesan akhir (TPA) Kawatuna yang diprediksi segera penuh.

Perkara itu disampaikan oleh Irmayanti Pettalolo, Sekretaris Daerah Kota Palu, saat berbicara di forum “Bergerak Bersama Mengurangi Sampah Plastik” yang diselengggarakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Palu di Aula Kantor Camat Palu Selatan, Jumat (2/12/22).

“Kondisi sekarang, diperkirakan TPA Kawatuna sudah tidak cukup tampung sampah. Karena memang sampah kita sudah cukup banyak,” kata Irmayanti.

Ia pun berharap agar masyarakat mulai bisa mengolah sampah, supaya mengurangi beban TPA Kawatuna. Pengolahan yang dimaksud, misal, sampah organik rumah tangga yang bisa diolah jadi pupuk.

Menyiapkan TPA baru

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) punya target Indonesia Bersih Sampah 2025. Caranya lewat pengurangan sampah 30%, dan penanganan sampah 70%.

Di Kota Palu, turunan dari dokumen tersebut berupa Peraturan Wali Kota Palu No. 34 Tahun 2021. Perwali tersebut, pada Pasal 4 ayat 3, menyebut bahwa penanganan sampah rumah tangga dan sejenisnya dilakukan melalui pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir.

Masalahnya, langkah-langkah penanganan sampah belum maksimal. Proses pemilahan masih setengah hati. Warga sekadar diharapkan memilah sampah sendiri tanpa pengawasan ketat dan sosialisasi yang masif. Alhasil, tumpukan yang campur aduk itulah yang harus dipilah oleh buruh sampah, pemulung, dan komunitas.

Sisa sampah inilah yang jadi residu. Sampah berupa kemasan sampo, kresek, dan popok juga masuk kategori residu. Jenis sampah semacam itu memang hampir tidak memiliki nilai ekonomi bagi para pemulung. Sampah inilah yang dibawa ke TPA Kawatuna, tempat berlabuhnya 186 ton sampah warga Palu setiap hari.

Ihwal TPA Kawatuna yang mulai besar bebannya, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Palu, Mohamad Arif, menyebut bahwa Pemkot Palu sedang bersiap untuk membebaskan lokasi baru demi membangun TPA.

“Nah lokasi penambahan yang baru, tahun depan insyaallah kita juga sudah akan membebaskan lokasi untuk mendirikan TPA kita,” ujar Arif kepada Tutura.Id, Jumat (2/12/22).

Arif juga bilang bahwa Pemkot Palu akan memperketat prinsip penanganan sampah 70% dan pengurangan sampah 30%. Ia juga mengklaim pihaknya rajin buat edukasi limbah rumah tangga. “Selalu melakukan edukasi terhadap limbah rumah tangga yang jadi sumber sampah di hulunya,” ujarnya.

Saat ini, Pemkot Palu juga sudah menyediakan delapan TPS3R. Singkatan itu merujuk pada tempat pengolahan sampah dengan prinsip 3R: reduce, reuse, recycle. Sejauh ini, 47 ton sampah plastik telah dikelola di delapan TPS3R.

Meski demikian, Arif merasa model itu kurang ideal. Pun demikian dengan sistem angkut buang dari rumah langsung ke TPA. “Saya akan sampaikan ke Pak Wali untuk menyediakan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST), setiap perumahan harus diwajibkan. Karena model angkut buang akan membebani TPA,” ucap Arif. 

Menurut taksiran Dinas Lingkungan Hidup Kota Palu, saat ini ada 17-18 ton sampah harian yang tidak terangkut.

Di antara tumpukan gagal angkut itu, tentu saja ada ancaman sampah plastik. Riset yang dilakukan Ekspedisi Sungai Nusantara (ESN) sudah menunjukkan ancaman mikroplastik yang mencemari Teluk Palu—berdampak buruk pada kesehatan.

Ihwal sampah plastik tersebut, Arif bilang, “Kota Palu belum mampu atau belum siap untuk menyediakan pengangganti plastik kemasan yang ada saat ini, maka dalam perwali kita adalah pembatasan, bukan penghilangan.”