“Penyelamat krisis moneter” dan “tulang punggung ekonomi negara”.

Dua kutipan ini kerap dilontarkan silih berganti ihwal pembicaraan seputar peran usaha mikro, kecil, dan menengah alias UMKM bagi Indonesia. Sepintas terkesan jargon belaka, tapi begitulah faktanya.

Ketika badai moneter melanda Indonesia pada 1997–1998, banyak perusahaan terpaksa gulung tikar. Tak sedikit pula konglomerat yang memilih hengkang dari Tanah Air. UMKM bertahan saat krisis keuangan itu terjadi.

Selain jadi penyelamat, UMKM kian bertumbuh sebagai tulang punggung ekonomi negara. Sesuai data Kementerian Koperasi dan UKM, hingga tahun 2023, lebih dari 64 juta UMKM di Indonesia menyerap tenaga kerja sebesar 97% dari total angkatan kerja.

Sebagai bentuk usaha memperkuat daya saing UMKM, sejumlah pihak lalu menggalakkan program “UMKM naik kelas”. Bank Indonesia termasuk salah satu di antaranya.

Meski berstatus bank sentral dengan tiga tugas utama sebagai pengelola moneter, sistem pembayaran, dan stabilitas sistem keuangan, Bank Indonesia juga punya program pengembangan UMKM.

Menurut Manajer Pengembangan UMKM dan Keuangan Inklusif Bank Indonesia perwakilan Sulteng, Fadli Akbar, institusi mereka hadir demi membantu UMKM beradaptasi dengan kondisi terkini.

“Bank Indonesia ini bersifat inovator bagi UMKM. Kami memperkenalkan metode terkini atau sistem terbaru berdasarkan benchmark terbaik dalam mengembangkan UMKM. Makanya, bentuk dan klaster pengembangan UMKM lebih bersifat pilot project dan sedikit eksklusif dibanding pemerintah,” kata Fadli saat ditemui Tutura.Id, di ruangannya, tengah pekan lalu.

Misalnya, dari 88.579 unit industri mikro dan kecil sebagaimana laporan Badan Pusat Statistik Sulteng (2024), tidak semuanya beroleh pembinaan dari Bank Indonesia. Pada 2023, kata Fadli, Bank Indonesia perwakilan Sulteng baru membina dan bermitra dengan 75–100 UMKM.

Cakupan area yang bisa dimasuki oleh Bank Indonesia, sambung Fadli, ialah sektor industri kreatif yang mendukung pariwisata (kerajinan tangan atau kain tenun).

Kemudian sektor pertanian atau perkebunan skala luas dengan komoditas unggulan (kopi, cokelat, atau cengkeh), perikanan, peternakan (ayam petelur dan sapi), dan ekonomi syariah (produk halal dan pondok pesantren).  

Pada sektor industri kreatif, Rumah Tenun Torasabe (Donggala) jadi salah satu UMKM binaan Bank Sulteng. Kata Fadli, Bank Indonesia perwakilan Sulteng juga turut membantu mencarikan pasar untuk produk para penenun ini mulai dari tingkat nasional hingga mancanegara lewat event fashion show.

 

 

 

 

 

Lihat postingan ini di Instagram

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sebuah kiriman dibagikan oleh KPw BI Purwokerto (@bank_indonesia_purwokerto)

Di bidang pertanian skala luas, Bank Indonesia membantu penerapan teknologi tanam padi Hazton kepada Kelompok Tani Dewi Kunti Suli Indah (Parigi Moutong). 

Hasilnya, jika sebelumnya para petani hanya mampu memanen sekitar 5–6 ton, kini bisa bertambah menjadi 9–10 ton per hektare.

Adapun di klaster peternakan, Bank Indonesia perwakilan Sulteng membersamai Kelompok Natural Tani Bulu Pountu Jaya (Sigi) yang bergerak dalam usaha penggemukan sapi.

Dalam skripsi yang ditulis Ainun Ulandari, mahasiswa Universitas Islam Negeri Datokarama Palu, disebutkan jika kelompok usaha ternak di Desa Oloboju itu mengalami peningkatan dari hanya satu ekor menjadi delapan ekor dengan kenaikan pendapatan 40–50% setelah beroleh pembinaan dari Bank Indonesia.

Sementara pada aspek ekonomi syariah, Bank Indonesia telah mengembangkan unit usaha maupun produk halal lima pondok pesantren (ponpes) dari 12 ponpes binaan di Sulteng.

Contohnya minimarket santri dan roti di Pesantren Al-Istiqamah Ngatabaru (Sigi), usaha air mineral dalam kemasan di Pesantren Alkhairaat Madinatul Ilmi Dolo (Sigi), usaha air minum isi ulang di Pesantren Hidayatullah Tinombala (Parigi Moutong) dan Pesantren Alkhairaat Luwuk (Banggai), serta usaha roti di Pesantren Raudhatul Mustafa Lil Khairaat (Palu). 

“Ini supaya ponpes bisa mandiri, bisa mengelola keuangan internal mereka. Artinya, agar mereka tak lagi berfokus menggalang dana dari para santri karena ponpes sudah bisa menghasilkan produk,” terang Fadli.

Selain beberapa kelompok yang telah dibina oleh Bank Indonesia perwakilan Sulteng, masih ada 60 unit UMKM lainnya yang tersebar di enam klaster yang potensial untuk beroleh pembiayaan atau bantuan permodalan.

Klaster itu antara lain pertanian, pengolahan, dan perikanan; industri pengolahan; perdagangan besar dan eceran; reparasi/perawatan mobil dan sepeda motor; penyediaan akomodasi dan makan/minum; aktivitas penyewaan atau sewa guna usaha; serta aktivitas jasa lainnya.

Ada dua metode yang biasa digunakan agar pelaku UMKM beroleh pembinaan dari Bank Indonesia.

Pertama, Bank Indonesia akan memantau unit UMKM yang potensial untuk dibiayai atau berpengaruh terhadap inflasi atau yang berhubungan dengan tiga tugas utama. Lalu Bank Indonesia yang akan melakukan pendekatan terhadap kelompok UMKM bersangkutan.

Kedua, pelaku UMKM dapat mendatangi langsung Kantor Bank Indonesia. Jika berada di daerah pelosok atau jauh untuk mengakses Bank Indonesia, bisa mendatangi instansi pemerintah daerah yang punya kewenangan dengan unit usaha yang digerakkan kelompoknya.

“Syarat minimalnya yaitu setiap pelaku UMKM bentuknya berkelompok bukan orang per orang. Sekali lagi karena ini proyek percontohan, jadi sasarannya adalah kelompok,” tuturnya.

Dari proyeksi 3–4 tahun untuk masa uji coba, ungkap Fadli, pembinaan terhadap mayoritas pelaku UMKM berhasil hanya dalam periode di bawah tiga tahun, bahkan ada yang lebih cepat.

Kendati demikian, upaya Bank Indonesia mengembangkan UMKM bukannya tanpa tantangan. Menurut Fadli, dari sejumlah pengalaman membina UMKM, masalah utama justru pada pola pikir pelaku UMKM-nya.

“Hanya saja ini sifatnya kasuistik, tidak semua. Dengan pembinaan yang telaten, mindset mereka mudah untuk diubah kembali. Prinsipnya, kalau usahanya mau maju, maka mindset juga harus maju,” pungkasnya.