DPD Forum Backstagers Indonesia (FBI) Sulawesi Tengah terus bergerak melakukan berbagai audiensi dengan para pemangku kepentingan di daerah ini.

Tujuannya bukan sekadar memperkenalkan diri sebagai asosiasi baru, tapi juga menjalin kerja sama dengan berbagai pihak yang saling berhubungan di bidang penyelenggaraan acara.

Forum Backstagers Indonesia adalah asosiasi penyelenggara acara pertama dan terbesar di Indonesia. Semula hanya komunitas biasa, lalu resmi menjadi organisasi berbadan hukum sejak akhir 2020. Alasannya karena belum ada perkumpulan berbadan hukum yang khusus menaungi perusahaan event organizer se-Indonesia.

Agar bisa menunjang percepatan dan perkembangan ekosistem industri penyelenggaraan acara, khususnya di daerah Sulteng, maka penting bagi asosiasi ini menjalin kerja sama dan hubungan baik dengan pemerintah daerah, instansi, pihak kepolisian, dan pemangku kepentingan lainnya.

Presiden Joko Widodo sebelumnya telah memberikan arahan agar mempermudah dan mengintegrasikan perizinan seluruh kegiatan di sektor ekonomi kreatif, salah satunya konser musik. Termasuk di dalamnya izin dari pihak kepolisian.

Menyusul surutnya efek pandemi Covid-19, industri penyelenggara acara jadi salah satu motor andalan dalam memutar roda ekonomi.

Fakta yang terjadi di lapangan membuktikan hal tersebut. Ketika pemerintah mulai melonggarkan, bahkan akhirnya mencabut, kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), sektor ini langsung menggeliat. Hampir setiap daerah jadi “kebanjiran” acara pertunjukan, terutama konser dan festival musik.

Acara-acara lain juga tak kalah ramai dihadirkan. Semua itu tentu saja membutuhkan jasa orang-orang berkompeten dalam menyelenggarakan acara.

Jika kondisi tersebut awet berlangsung, maka dampaknya ikut dirasakan oleh banyak pihak. Maka jadi penting untuk menciptakan iklim penyelenggaraan acara yang sehat dan aman. Pasalnya bagaimanapun bisnis ini menyangkut kepercayaan publik.

Demi bisa mewujudkan iklim yang dimaksudkan tadi, DPD Backstagers Sulteng coba melakukan sejumlah pertemuan, antara lain bersua Kapolresta Palu Kombes Pol Barliansyah dan Wali Kota Hadianto Rasyid (7/7/2023).

Terbaru DPD Backstagers Sulteng mengadakan silaturahmi dengan Wakil Gubernur Ma’mun Amir, Senin (10/7).

Budi Hi. Lolo selaku Ketua DPD Backstagers Sulteng mengatakan, agenda pertemuan tersebut merupakan langkah awal dalam upaya penguatan ekonomi kreatif, khususnya penyelenggaraan event.

“Jadi kita audiensi sama Kapolresta Palu dan Wali Kota Palu semacam berupaya mencari formula agar ekonomi kreatif dalam hal ini sebuah event berlangsung baik dan aman. Kalau silaturahmi bersama Wakil Gubernur itu kita memperkenalkan Backstagers Indonesia sudah hadir di Sulteng dan ingin menjalin kemitraan,” ujar Budi saat dihubungi Tutura.Id via telepon (10/7).

Ketiga tokoh itu merespons positif kehadiran DPD Backstagers Sulteng. Ma’mun Amir menyarankan untuk terus berkomunikasi dengan pemerintah daerah serta mendaftarkan asosiasi ini ke Badan Kesbangpol Sulteng. Ma’mun bahkan menyebut adanya peluang kerja sama mengingat ke depan ada kegiatan STQ dan MTQ.

Berbagai agenda silaturahmi tadi juga dimanfaatkan untuk menyampaikan segala aspirasi serta kendala yang dihadapi pelaku sektor industri penyelenggaraan acara. Sehingga diharapkan bisa memicu lahirnya kebijakan yang solutif.

Aneka hambatan dan permasalahan yang ada itu sebenarnya mandat dari hasil rapat kerja nasional kedua Forum Backstagers Indonesia di Bali (7-9 Maret 2023).

Kala itu rakernas menghasilkan lima rekomendasi yang nantinya dibawa para anggota DPD Forum Backstagers Indonesia ke pemerintah daerah masing-masing.

Rekomendasi itu meliputi kemudahan, percepatan perijinan dan standarisasi biaya pengamanan kepolisian pada industri event; penertiban tenaga kerja asing ilegal yang terlibat di industri event; pemerintah dan DPR RI/ DPRD wajib melibatkan asosiasi pengusaha event dalam perumusan aturan, UU dan perda industri event; menurunkan pajak proporasi tiket pertunjukan menjadi 10%; dan keterbukaan pengadaan lelang pemerintah pusat dan daerah bidang jasa penyelenggaraan acara.

Hal lain yang juga menjadi sorotan Backstagers Sulteng terkait manajemen penyelenggaraan acara di Palu.

Ada sejumlah acara, terutama perhelatan musik, yang berakhir dengan “tabrak tembok”, nombok, alias rugi. Tak sedikit juga yang akhirnya menunda dan membatalkan hajatannya. Menyisakan rasa dongkol di hati para calon penonton yang kadung membeli tiket.

Agar bisa meminimalisir terjadinya kejadian yang tak diinginkan tadi, karena efek negatifnya juga bisa berantai, maka DPD Backstagers Sulteng berupaya terus mendorong dan mengadakan diskusi bersama para pelaku di industri ini.

Sesama pelaku di industri ini saling mengingatkan untuk senantiasa bersikap hati-hati dan teliti saat menyelenggarakan acara. Hanya dengan cara seperti itu iklim penyelenggaraan acara di daerah ini bisa sehat dan maju.

Selanjutnya Backstagers Sulteng berencana menggelar Focus Group Discussion yang nantinya turut mengundang berbagai pelaku industri ekonomi kreatif di daerah ini. “Harapannya ini bisa jadi pemantik kebangkitan aktivitas ekonomi kreatif dan pariwisata di Sulteng pascapandemi,” pungkas Budi.

^{Andi Baso Djaya turut berkontribusi dalam penulisan artikel ini.}