Hanya berselang dua hari dari peristiwa banjir di area pabrik smelter Blok E Bahomakmur, kawasan Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) kembali jadi sorotan media, menyusul peristiwa longsor di lokasi pembuangan limbah nikel yang menewaskan dua pekerja. 

Peristiwa celaka itu terekam dalam video yang beredar di media sosial. Dalam video tersebut tampak dua unit dump truck berwarna merah jatuh dan tertimbun longsoran limbah nikel. Selanjutnya terlihat upaya evakuasi dengan menurunkan dua unit excavator, plus bantuan puluhan pekerja yang berusaha menarik korban dengan tali tambang.

Dua korban yang meninggal bernama Arif dan Masriadi. Keduanya merupakan sopir dump truck, yang terdaftar sebagai karyawan PT Guang Ching Nickel and Stainless Steel (GCNS)--salah satu entitas bisnis yang beroperasi di kawasan IMIP. 

Polisi, dalam hasil pemeriksaan sementara, menyebut bahwa peristiwa ini tak memenuhi unsur kelalaian dari pihak perusahaan. “Karena harusnya istirahat. Dan dia (korban) kan gak boleh berhenti istirahat di situ, harusnya menjauh. Itu bukan tempat istirahat, itu tempat pembuangan limbah,” ujar Kapolres Morowali, AKBP Supriyanto, dilansir detik.com (27/4/2023).

Pernyataan Koordinator Komunikasi dan Hubungan Media PT IMIP, Dedi Kurniawan juga menyembulkan kesan bahwa kelalaian terjadi dari sisi pekerja. “Ketika memasuki jam istirahat, tiba-tiba tanpa ada koordinasi 2 unit dump truck yang dikemudikan oleh kedua almarhum masuk dan tidak memberitahukan kedatangan mereka kepada petugas,” ujar Dedi, Jumat (28/4/2023).

Selain itu, Dedi juga menyebutkan dua kelalaian lain. Pertama, kedua sopir melakukan aktivitas pembuangan jauh dari zona aman. Kedua, mereka tak mengindahkan sinyal bahaya yang dilakukan oleh foreman (pengawas) saat sedang melakukan aktivitas dumping.

Suara serikat pekerja

Serikat Pekerja Nasional (SPN) Morowali, kelompok buruh paling besar di Morowali, menyarankan agar dibuat investigasi menyeluruh terkait peristiwa ini sebelum buru-buru mengambil kesimpulan yang memberatkan para pekerja.

Investigasi menyeluruh tersebut perlu dilakukan untuk menjawab simpang siur yang terjadi di kalangan buruh dan masyarakat. Antara lain untuk menjawab berbagai pertanyaan seperti: Apakah peristiwa itu terjadi saat jam istirahat? Apakah di lokasi longsoran sebelumnya sudah ada patahan? Seberapa besar pengaruh cuaca yang sering hujan?

Wakil Ketua SPN Morowali, Yogi juga tidak ingin menuding jika kecelakaan kerja tersebut sepenuhnya akibat kelalaian para pekerja.

“Dal hal pengoperasian saat aktivitas dumping, unit seharusnya berada di batas 5-10 meter dari bibir jurang. Apalagi kita tahu, musim penghujan yang terjadi di Morowali beberapa hari terakhir, ikut menambah kelembapan tanah sehingga mudah mengakibatkan terjadinya longsor,” ucap Yogi ketika dihubungi Tutura.Id (29/4/2023).

Menurut Yogi isu seperti persoalan pengoperasian malam hari dan SOP batas dumping, memang sering jadi topik perundingan antara buruh dan perusahaan dalam isu penerapan keselamatan dan kesehatan kerja (K3). 

Yogi juga meragukan pernyataan yang menyebut kedua korban bekerja di jam istirahat. “Tidak mungkin mereka beroperasi saat tiba waktu istirahat, karena jarak pengambilan limbah menuju lokasi pembuangan lumayan jauh, dan butuh waktu tidak sedikit,” katanya.    

Desakan audit sistem K3 dan pemberian sanksi

Kecelakaan kerja di IMIP ini juga mendapat kecaman dari pelbagai organisasi pemerhati hak sipil dan lingkungan, salah satunya Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) Sulawesi Tengah.

“Perlu ditelusuri apakah IMIP telah menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pertambangan (SMK3P) dengan benar? Agar kecelakaan kerja di kawasan industri bisa dihindari,” kata Moh. Taufik, Koordinator JATAM Sulteng, yang berbincang dengan Tutura.Id, Jumat (28/4/2023).

Prosedur K3 pertambangan yang dimaksud Taufik, mengacu pada Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (Permen ESDM) nomor 38 tahun 2018 tentang Penerapan SMK3 Pertambangan Mineral dan Batubara.

Taufik juga mendesak pemerintah untuk meminta IMIP segera melakukan audit eksternal ihwal kecelakaan kerja yang menimpa dua pekerja IMIP berdasarkan Permen ESDM 38/2014 pasal 14 ayat 2.

Kepala Departemen Kampanye dan Advokasi WALHI Sulteng, Aulia Hakim, menilai bahwa praktik buruk perusahaan tambang di Sulteng yang telah menyebabkan kehilangan nyawa tak bisa dilepaskan dari pengabaian yang dilakukan oleh pemerintah pusat dan daerah. 

“WALHI Sulteng mencatat, kecelakaan kerja di kawasan industri bukan kali pertama terjadi. Sekitar 4 bulan lalu, dua pekerja PT GNI meregang nyawa di lokasi smelter. Dua hari yang lalu, sejumlah pekerja terseret akibat banjir di kawasan IMIP. Kecelakaan kerja dan bencana ekologis ini, merupakan bukti konkrit tak ada jaminan keselamatan bagi pekerja, termasuk warga di lingkar tambang,” jelas Aulia kepada Tutura.Id (27/4/2023).

Dalam pernyataan sikapnya, WALHI Sulteng mendesak agar Presiden Joko Widodo tak boleh melakukan penundaan untuk memberikan sanksi hukum bagi entitas perusahaan yang akibatkan kehilangan nyawa pekerja dan kerugian bagi warga akibat bencana ekologis di Morowali.