Presiden Joko “Jokowi” Widodo meresmikan sebanyak 23 proyek infrastruktur dalam lawatannya ke Sulteng, Selasa-Rabu (26-27/3/2024).

Proyek itu meliputi peningkatan 15 ruas jalan daerah di sembilan daerah (Sulteng), Bandar Udara Mutiara SIS Aljufri dan Bandar Udara Banggai Laut (Sulteng), Bandar Udara Bolaang Mongondow dan Bandar Udara Taman Bung Karno (Sulut), Pelabuhan Teluk Palu (Sulteng), Anutapura Medical Center (Sulteng), Gedung Universitas Islam Negeri Datokarama (Sulteng), dan Daerah Irigasi Gumbasa (Sulteng).

Dua pekan lalu, Jokowi juga menyetujui pembangunan 14 Proyek Strategis Nasional (PSN) di Indonesia, di mana dua mega proyek tersebut berada di Sulteng. Dua proyek yang diklaim bakal didanai pihak swasta itu ialah Pengembangan Kawasan Neo Energy Morowali dan Kawasan Neo Energy Parimo Industrial Estate.

Hanya saja, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto—bawahan Jokowi yang bertugas mengomandoi PSN—tak menjelaskan secara detail soal proyek ini.

Airlangga cuma bilang bahwa nantinya di Kawasan Neo Energy Morowali bakal jadi wilayah pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) dan baterai kendaraan listrik.

Namun, setahun sebelumnya  (13/9/2023), PT Anugerah Neo Energy Materials (ANEM)-PT Gotion Indonesia Materials (GIM)—anak perusahaan Gotion High Tech Co.Ltd, produsen baterai asal Tiongkok dan India—telah bersepakat membangun pabrik peleburan (smelter) nikel dengan teknologi High Preassure Acid Leasing (HPAL).

Dua korporasi yang berada di Kawasan Neo Energy Buleleng Industrial Park (NEBIP) Morowali, ini bakal mengolah bijih nikel untuk bahan baku prekusor katoda baterai kendaraan listrik.

Pada tahun yang sama pula (10/7/2023), Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Parigi Moutong konon telah memberikan izin penguasaan ruang kepada PT Anugerah Tehnik Industri (ATI) di Kecamatan Siniu. Luasnya 1.200 hektare.

PT ATI berencana membangun kawasan smelter nikel yang mencakup desa Siniu, Silanga, Towera, Siniu Sayogindano, dan Toraranga. Pengembangan kawasan ini diproyeksikan hingga 2.500 hektare.

Sekadar informasi, PSN merupakan proyek dan/atau program yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan badan usaha yang memiliki sifat strategis.

Keberadaan PSN bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan, demi kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah.

PSN mencakup pembangunan pada sektor jalan, bendungan, kawasan, kereta api, energi, pelabuhan, pengolahan air minum dan air limbah, bandar udara, irigasi, pariwisata, smelter, teknologi, perumahan, pos lintas batas negara, infrastruktur pendidikan, kelautan, dan tanggul laut.

Sejak 2016 alias pertama kali PSN dicanangkan, pemerintah pusat mengeklaim sebanyak 195 PSN telah beroperasi penuh antara 2016-Februari 2024 dengan biaya mencapai Rp1.519 triliun. Adapula 77 dan 13 lainnya yang masih dalam tahap konstruksi maupun beroperasi sebagian.

Proyek yang menyandang status PSN bakal mendapat kemudahan, semisal percepatan perizinan dan penyederhanaan proses birokrasi, agar pengerjaannya mulus.

Walaupun pengusulannya bisa dari mana saja—kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah—tapi penetapannya tetap harus melalui persetujuan presiden.

Dari Bahodopi hingga Gumbasa

Cetak biru PSN di Sulteng ditandai dengan hadirnya Kawasan Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) pada 2013. 

Berpusat di Kecamatan Bahodopi, Morowali, IMIP beroperasi dengan biaya dari korporasi swasta sebesar Rp80 triliun di lahan seluas 3.000 hektare—bakal merambah hingga 6.000 hektare.

Dibidani kongsi dagang Bintang Delapan Mineral (BDM) dan Tsingshan Group asal Tiongkok, kini IMIP berisikan 54 tenant yang terbagi atas tiga klaster industri utama, yakni produksi stainless steel, carbon steel, serta komponen baterai kendaraan listrik.  

Selama satu dekade terakhir, kawasan IMIP yang dulunya merupakan belantara, kini disebut-sebut sebagai korporasi industri pengolahan nikel terkemuka di Indonesia hingga kawasan Asia Tenggara.

Itu ditandai lewat penetapan IMIP oleh Jokowi sebagai Objek Vital Nasional (Obvitnas) pada 2019, disusul statusnya sebagai PSN lewat Permenko Perekonomian nomor 21 tahun 2022.

Proyek lain di dalam IMIP yang juga termasuk PSN adalah pembangunan smelter PT Sulawesi Mining Investment (SMI) dan PT Guang Ching Nickel and Stainless Steel Industry (GCNSS). Proyek dari pendanaan swasta senilai Rp32,4 triliun ini dilaporkan berkapasitas masing-masing 300 ribu dan 600 ribu ton.

Tak hanya di IMIP, smelter PT Gunbuster Nickel Industry (GNI) di Morowali Utara juga dilaporkan berstatus PSN. Itu pertama kali diakui oleh pengusaha asal Tiongkok sekaligus sang pendiri PT GNI, Tony Zhou Yuan, pada 3 September 2021.

Sekalipun pernah diresmikan oleh Jokowi pada 27 Desember 2021, tetapi dalam daftar PSN—yang berulang kali mengalami perubahan—tak ada nama Kawasan Morowali Utara maupun smelter PT GNI, dalam lis sebagai PSN, baik yang pernah diusulkan, dicabut, maupun sedang berproses.

Hal lainnya, IMIP maupun GNI punya setumpuk masalah, mulai dari ancaman keselamatan kerja, eksploitasi pekerja, hingga kerusakan lingkungan.

Ada juga Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Palu yang pembangunannya hampir bersamaan dengan IMIP. Resmi memulai operasional pada 2017, KEK Palu menelan anggaran bombastis senilai Rp5,78 triliun.

Saat ini, telah ada enam tenant yang menempati 400 hektare, dari total 1.500 hektare lahan yang tersedia. Adapun enam tenant tersebut bergerak di sektor industri aspal, keramik, furnitur, pertanian, dan pengolahan.

Meskipun desain awal KEK Palu sebagai kawasan pusat logistik terpadu dan industri pengolahan pertambangan di koridor ekonomi Sulawesi, tetapi mencuat wacana penutupan kawasan industri yang terletak di perbatasan Palu-Donggala ini.

Melansir Manado Post (12/6/2023), lima KEK di wilayah Sulawesi, Maluku, dan Papua—termasuk KEK Palu—terancam dihentikan oleh pemerintah pusat. Musababnya, ada ketimpangan pembangunan infrastruktur hingga minimnya niat investor.

Selain kawasan maupun smelter, Sulteng juga punya empat PSN lain yang telah beroperasi penuh. Satu di antaranya masuk kategori jalan strategis nasional yang melintasi Palu-Parigi sepanjang 83,6 kilometer. Sementara tiga lainnya merupakan mega proyek di Sulteng yang baru saja diresmikan Jokowi.

Proyek jalan strategis nasional tersebut dijalankan imbas seringnya longsoran tanah di sepanjang lereng yang terkenal dengan ruas Jalan Kebon Kopi. Kendala ini sering menghambat mobilitas penumpang maupun logistik.

Adapun tiga infrastruktur berikutnya yang berstatus PSN, yaitu Bandar Udara Mutiara SIS Aljufri (Palu), Pelabuhan Palu dan Pelabuhan Wani (Palu dan Donggala), serta Irigasi Gumbasa (Sigi).

Tiga prasarana ini menjalani proses rehabilitasi dan rekonstruksi imbas triple disaster yang melanda Palu, Sigi, Donggala, dan Parigi Moutong pada 28 September 2018.

Setelah perbaikan, kini bandara yang mengambil nama ulama terkemuka di Sulteng itu memiliki runway (2.510x45 meter), taxiway (98x23 meter), apron (373x110 meter).

Dengan area yang kini jadi lebih luas, bandara itu disebutkan bisa didarati pesawat berbadan besar. Sedangkan terminal seluas 19.476 meter persegi punya kapasitas mencapai tiga juta penumpang per tahun.

Sedangkan Pelabuhan Teluk Palu yang semula hanya jadi kawasan untuk penumpang dan logistik jalur laut, kini diproyeksikan bakal jadi penopang pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur.

Adapun Daerah Irigasi Gumbasa yang mengalami rekonstruksi pada satu bendungan, 35 kilometer saluran primer, 52 kilometer saluran sekunder, 119 kilometer saluran tersier, dan 82 saluran pembuang nantinya bisa melayani areal persawahan seluas 8.180 hektare di Sigi dan Palu.

Dari sisi anggaran, Bandara Mutiara SIS Aljufri dan Pelabuhan Teluk Palu menelan biaya masing-masing Rp567 miliar dan Rp233 miliar lewat skema hutang dari Asian Development Bank (ADB).

Sementara Daerah Irigasi Gumbasa menghabiskan dana lebih fantastis, mencapai Rp1,25 triliun, di mana ada wilayah seluas 142 hektare juga bersumber dari pinjaman dari Japan International Cooperation Agency (JICA).