Selesai sudah fase kekosongan jabatan sekretaris daerah provinsi Sulawesi Tengah. Jabatan birokrasi nomor wahid di Sulteng itu kini resmi dipegang oleh Novalina. 

Perempuan berusia 53 tahun itu mengucap sumpah jabatan pada Selasa pagi (31/1/2023). Seremoni pelantikannya dipimpin oleh Wakil Gubernur, Ma’mun Amir di Gedung Pogombo, Kompleks Kantor Gubernur Sulteng. 

“Selamat bekerja kepada sekretaris daerah yang baru, semoga amanah ini dapat dilaksanakan dengan baik demi tercapainya visi-misi dan program kebijakan gerak cepat menuju Sulawesi Tengah yang lebih sejahtera dan lebih maju,” kata Wagub Ma’mun dalam sambutannya.

Novalina, yang sebelumnya menjabat sebagai kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Persandian dan Statistik Provinsi Sulteng, sebenarnya telah ditunjuk sebagai sekdaprov sejak 1 Desember 2022. Hal itu merujuk pada Keputusan Presiden Nomor 146/TPA/2022.

Namun proses pelantikannya terkatung-katung selama kurang lebih dua bulan. Gubernur Sulteng, Rusdy “Cudy” Mastura secara terang-terangan menolak melantik alumni Akademi Pemerintah Dalam Negeri (APDN, sekarang IPDN) itu. Konon Novalina bukan tokoh favorit Cudy untuk jabatan sekdaprov.

Kini polemik itu agaknya telah berakhir. Pada momen pelantikannya, Novalina pun tampak semringah dan berseri-seri dengan setelan kebaya serta selendang berkelir hijau.

Tokoh kelahiran Donggala, 27 September 1969 itu juga jadi perempuan pertama yang bisa mencapai posisi tertinggi di lingkungan birokrasi Sulteng. Sebelumnya, memang ada nama Derry Djanggola yang juga pernah mencicip posisi tersebut. Namun status Derry sekadar pelaksana tugas (Plt). Bukan pejabat definitif.

Adapun posisi sekdaprov Sulteng sudah kosong per 4 September 2020, terhitung sejak ditinggal oleh Hidayat Lamakarate. Hidayat mundur dari jabatannya lantaran ikut berkompetisi dalam Pilkada Sulteng 2020. 

Selama kurang lebih dua tahun empat bulan, posisi sekdaprov Sulteng diisi oleh tiga tokoh, yakni: Mulyono dan Faisal Mang, yang secara bergantian berstatus sebagai pelaksana tugas (Plt); serta Rudi Dewanto dengan predikat “penjabat” (Pj).

Polemik jabatan sekdaprov

Novalina harus menanti selama kurang lebih dua bulan hingga dilantik. Pasalnya, Gubernur Cudy memantik polemik terbuka. Ia bilang enggan melantik Novalina, yang konon tidak direkomendasikannya untuk mengisi posisi sekdaprov.

Polemik ini dimulai pada pekan kedua Desember 2022. Bermula dari bocornya surat Sekretariat Kabinet Republik Indonesia Nomor R-289/Adm/TPA/12/2022. Surat itulah yang memuat petikan salinan dari Keppres Nomor 146/TPA Tahun 2022 yang menunjuk Novalina sebagai sekdaprov.

Bocornya surat itu memantik reaksi dari Cudy. "Saya lepas pemilihan sekda. Tetapi saya juga berharap dan merekomendasikan calon yang saya anggap cakap dan memiliki integritas dan loyalitas untuk membantu saya,” katanya, dalam rilis pers yang diterbitkan Humas Pemprov Sulteng dari Hotel Bidakara, Jakarta, Jumat (9/12/22).

Selain Novalina, ada dua nama lain yang diusulkan ke Jakarta, yakni Fahrudin Yambas (Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik), dan M. Sadly Lesnussa (Kepala Dinas Lingkungan Hidup).

Lantaran nama Novalina yang dipilih Istana, Cudi pun sempat menuding ada permainan dalam urusan jabatan sekdaprov Sulteng ini. Ia juga berharap bisa melakukan lobi ke pemerintah pusat untuk menggugurkan keputusan penunjukan Novalina.

Di sisi lain, Kementerian Dalam Negeri menyebut bahwa penetapan sekdaprov sudah sesuai prosedur. Respons lain muncul dalam bentuk demonstrasi yang berlangsung di Jakarta. Para demonstran menganggap sikap Cudy telah melecehkan pemerintah pusat.

Belakangan retorika Cudy melunak. Dalam catatan Tutura.Id, Cudi terkesan mulai melunak setelah kunjungannya ke Jakarta pada pengujung 2022.

Pada 28 Desember 2022, Cudy memang sempat berjumpa dengan Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian di Jakarta. Rilis resmi Pemprov Sulteng menceritakan pertemuan tersebut, tetapi tak menyinggung lobi-lobi terkait jabatan sekdaprov.

Namun Cudi sempat bilang bahwa dirinya sudah berbicara tentang posisi sekdaprov dengan Menteri Tito. Pun dengan Menteri Sekretaris Negara, Pratikno. Soal pertemuan itu disampaikan Cudy saat menghadiri acara groundbreaking Hunian Tetap (Huntap) II Tondo, Kamis (5/1/2023).

Pada momen itu pula nada Cudy mulai menurun. Ia bilang bahwa Novalina akan dilantik oleh Wagub Ma’mun. “Saya sudah sumpah tidak lantik, jadi wagub yang lantik. Setelah wagub pulang umroh,” ujarnya. Tak sampai menyeberang bulan, perkataan Cudy itu terealisasi.

Sebagai catatan, bukan sekali ini saja Cudy menolak melantik pejabat pilihan Jakarta. Pada medio 2022, Cudy juga enggan melantik Dahri Saleh sebagai penjabat (Pj) Bupati Banggai Kepulauan. Dahri pun tetap dilantik, tetapi oleh Wagub Ma’mun pada 30 Mei 2022.

Namun, hanya berselang beberapa menit setelah pelantikan, Dahri dapat panggilan dari ruangan gubernur. Lantas berembus kabar bahwa Dahri bakal mundur dari jabatan yang baru saja diterimanya. Tiga hari kemudian, 2 Juni 2022, Dahri resmi mengirim surat pengunduran dirinya.